oleh

Jelang Paripurna Pemilihan Wagub, Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Tak Paksa Anggotanya Untuk Hadir

JAKARTA, SUARADEWAN.com — Sidang paripurna DPRD DKI untuk pemilihan Wagub DKI Jakarta direncanakan berlangsung pada 22 Juli 2019, Saat ini DPRD DKI sudah dalam tahap finalisasi draft tata tertib pemilihan wagub DKI Jakarta.

Diketahui posisi wagub DKI kosong sejak Sandiaga Uno mengundurkan diri pada 10 Agustus 2018 lalu. Parpol pengusung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, yakni Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), sudah mengajukan dua nama kandidat cawagub pengganti Sandiaga, yakni Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu, ke DPRD DKI.

banner 1280x904

Sidang paripurna DPRD DKI untuk pemilihan Wagub DKI Jakarta baru bisa dimulai apabila tercapai kuorum, yaitu 50 persen ditambah 1 dari total suara dewan.

Baca juga  Pemerintah Tuntut Asing Ganti Rugi Kerusakan Terumbu Karang Raja Ampat

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD DKI yang juga Ketua Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik mengaku tak akan memaksa anggota DPRD fraksi Gerindra untuk menghadiri sidang paripurna pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta. Taufik menyebut hal tersebut adalah hak individu.

“Enggak, kan kalau itu kan haknya individu, hak masing-masing. Partai punya kebijakannya masing-masing sendiri. Kita juga enggak bisa memaksakan,” ucap Taufik sebagaimana dilansir kompas, Selasa (9/7/2019).

Menurutnya, pemaksaan kader untuk datang saat sidang paripurna justru akan menimbulkan kecurigaan.

Baca juga  Pemprov DKI Hadiri Rapat Bersama DPRD Bahas MRT

“Itu kan nanti ada yang curiga, wajar saja ada LSM nanya jangan-jangan memang bagi amplop untuk 50 plus 1 kan. Jangan-jangan bagi-bagi untuk 50 plus 1 kata LSM itu,” kata dia.

Untuk itu Taufik meminta agar pansus segera menyelesaikan tata tertib pemilihan Wagub DKI Jakarta.

“Tapi yang jelas bagi saya beresin dulu tata tertibnya. Bagi saya hari ini baca di media enggak boleh ada peraturan yang diabaikan,” tuturnya. (sd)

Komentar