oleh

Jelang Debat Pilpres Perdana, Prabowo-Sandiaga Siapkan 4 Amunisi Ini

JAKARTA, SUARADEWAN.com — Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, menyiapkan diri untuk menghadapi debat Pilpres perdana 17 Januari mendatang.

Berbagai persiapan dilakukan pihak Prabowo-Sandiaga. Mulai dari menyiapkan mentor debat, sampai isu-isu yang rencananya akan diangkat dalam debat mendatang, melawan pasangan calon Joko-Widodo-Ma’ruf Amin.

banner 1280x904

Debat perdana nanti akan membahas masalah seputar hukum, HAM, korupsi, dan terorisme.

Berikut adalah beberapa ‘amunisi’ yang disiapkan Prabowo-Sandiaga di debat perdana pilpres 17 Januari mendatang.

1. Penuntasan HAM Masa Lalu

Aktivis melaksanakan aksi kamisan perdana di tahun 2019 di depan Istana Negara, Jakarta, Kamis (3/1). Mereka meminta pemerintah menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Kasus penyelesaian HAM masa lalu, ternyata dipandang bisa menjadi senjata oleh Prabowo-Sandiaga. Menurut juru bicara Advokasi dan Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN), Nasir Djamil, ini merupakan bahan materi debat yang akan disampaikan.

“Bagaimana menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu. Kemudian kasus-kasus terkait orang hilang,” kata Nasir saat dihubungi sebagaimana dilansir Merdeka.com.

Menurut dia, sampai sekarang sudah ada tujuh kasus pelanggaran HAM yang diberikan kepada Kejaksaan Agung dari Komnas HAM, dimana belum ditindaklanjuti. Ini yang menjadi konsen pihak Prabowo-Sandiaga.

“Sekarang kan sudah ada tujuh kasus pelanggaran HAM yang diberikan kepada Kejaksaan Agung diberikan kepada komnas HAM. Tapi kan belum ditindak lanjuti,” kata Nasir.

Anggota Komisi III DPR RI itu mengatakan salah satu referensi Prabowo-Sandi menyelesaikan HAM kedepan yaitu lewat pengadilan HAM Ad Hoc.

Baca juga  KH Ma'ruf Amin Cawapres Jokowi di Pilpres 2019, Cicit Imam Masjidil Haram hingga Memberatkan Kasus Ahok

“Ya kita lihat nanti apakah kemudian ada pengadilan pengadilan Ad hoc HAM soal ini,” ucapnya.

2. Mandegnya Penuntasan Kasus Novel Baswedan

Novel Baswedan bersama Wadah Pegawai (WP) KPK memperingati 500 hari penyerangan terhadap dirinya di depan Gedung KPK, Jakarta, Kamis (1/11). Penyidik senior KPK itu diserang dengan air keras pada 500 hari lalu.

Senjata yang juga telah disiapkan Prabowo-Sandiaga, adalah mengangkat kasus dugaan penyerangan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.

Sandiaga pun mengungkapkan peluang mengangkat kasus tersebut, terbuka lebar. Karena menurutnya, ini berkaitan dengan masalah korupsi yang sudah akut.

“Ada kemungkinan (bahas kasus Novel Baswedan) karena masalah korupsi itu kan sudah sangat akut ada di stadium 4 kalau kanker, kalau penyakit sudah sangat kronis,” kata Sandiaga di Jakarta.

Dia menuturkan, dengan mengangkat kasus-kasus yang sedang berjalan, justru akan lebih mudah. Karena akan langsung bersinggungan dengan rakyat.

“Secara kontekstual pasti akan lebih mudah untuk mengangkat topik-topik atau kasus-kasus yang sedang berjalan dan dirasakan oleh masyarakat. Mana yang sudah adil, mana yang belum dirasakan keadilannya nah ini yang menjadi tugas kita bersama-sama tim menyiapkan,” ucap Sandiaga.

3. Isu Radikalisme

Seorang warga mengenakan kaus yang bertuliskan “Lawan Intoleransi, Radikalisme dan Terorisme” saat akan menghadiri Rembuk Nasional Aktivis 98 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Jakarta, Sabtu (7/7).

Sementara untuk teroris, Prabowo-Sandiaga akan melihat paham radikalisme dalam membangun teroris. Hal ini diungkapkan oleh Mantan Ketua KPK Busyro Muqqodas, yang diminta masukannya.

Dia mengungkapkan, Prabowo meminta masukannya dalam bidang korupsi, terorisme dan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik).

Baca juga  Isu Agama Diyakini Akan Terus Bergulir di Pilpres 2019

“Itu bidang bidang yang selama ini ada kaitannya juga, terorisme itu kan tidak lepas dari radikalisme, radikalisme bisa muncul dari ketidakadilan sosial maupun kesenjangan ekonomi akibat dari tata kelola pemerintahan,” paparnya.

Busyro menekankan, dirinya sekadar akademisi dan bukan timses Prabowo-Sandi bidang materi debat.

“Yang penting saya beri masukan dipakai atau enggak saya kan gak ikut berperan lagi (sebagai pejabat). Tidak termasuk dalam timses atau struktural, jadi lebih saya sebagai akademisi dan praktisi,” ucapnya.

4. Akuntabilitas Aparat

Gedung Bareskrim Mabes Polri

Untuk masalah hukum, Politisi PKS Nasir Djamil menyebut pihaknya, akan lebih menekankan dalam soal transparansi dan akuntabilitas para penegak hukum. Ini menjadi fokus pihaknya.

Menurut dia, penegakan hukum yang adil juga ditentukan dari sikap pemimpin negara. Pasalnya, jika penguasanya tegas, maka hukum akan adil.

“Kalau penguasa punya sikap yang tegas, ya InsyaAllah (hukum akan adil),” tegasnya.

Menurut pihaknya, baik soal HAM dan lainnya, terus persiapannya dibahas oleh tim. Bahkan sampai dua malam.

“Sudah dua malam direktorat tim advokasi hukum ini memberikan masukan masukkan terkait soal HAM dan sebagainya,” tambahnya. (mer)

Komentar