oleh

Istana Pelajari Putusan PTUN Batalkan Pemecatan Anggota KPU Evi Ginting

JAKARTA, SUARADEWAN.com — Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Dini Purwono mengatakan akan mempelajari terlebih dahulu putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang membatalkan pemecatan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Evi Novida Ginting. Dini mengaku belum menerima salinan putusan tersebut

“Kita belum terima salinan putusan. Akan dipelajari dulu,” kata Dini saat dikonfirmasi, Kamis (23/7/2020).

banner 1280x904

Menurut dia, Presiden Jokowi masih memiliki waktu 14 hari untuk menentukan langkah selanjutnya terkait putusan PTUN tersebut.

“Masih ada waktu 14 hari untuk Presiden memutuskan untuk banding atau tidak,” ujar Dini.

Baca juga  Penambahan Komisioner KPU-Bawaslu Menghamburkan Keuangan Negara

Sebelumnya, gugatan yang diajukan oleh mantan Anggota KPU Evi Novida Ginting terhadap keputusan Presiden Jokowi dikabulkan oleh PTUN Jakarta. Evi menggugat keputusan Presiden Jokowi bernomor 34/P Tahun 2020 tanggal 23 Maret tentang pemberhentiannya dari anggota KPU periode 2017-2022.

Berdasarkan salinan putusan, PTUN mengabulkan seluruh gugatan Evi Ginting. PTUN juga menyatakan bahwa Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2020 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Anggota KPU Masa Jabatan 2017-2022 atas nama Evi Novida Ginting Manik, batal.

Baca juga  Terbukti Langgar Kode Etik, Evi Novida Ginting Manik Dipecat Dari Jabatan Komisioner KPU RI

Selain itu, Presiden Jokowi selaku tergugat diminta untuk mencabut surat keputusan tersebut. Putusan ini dibacakan pada Kamis (23/7/2020) pukul 11.00 sampai 12.00 WIB.

Perkara ini bermula ketika Evi Novida Ginting Manik dipecat dari jabatannya sebagai Komisioner KPU oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Evi dinilai melanggar kode etik penyelenggara pemilu dalam kasus perselisihan perolehan suara caleg DPRD Kalimantan Barat Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 6 dari Partai Gerindra. (mer)

Komentar