oleh

Indikasi KKN di Kanwil Kemenkumham Sulsel, FOPMAB Akan ‘Geruduk’ KPK dan Kemekumham

MAKASSAR, SUARADEWAN.com — Forum Pemuda dan Bersatu (FOPMAB Sulsel) Akan Geruduk KPK dan Kementerian Hukum dan HAM RI di Jakarta terkait adanya dugaan Indikasi Tindak Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang terjadi di Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan.

Hal yang menjadi sorotan dari kelompok ini adalah terkait dugaan indikasi KKN pada Tender Pengadaan bahan Makanan  tahun anggaran 2020 yang menggunakan Anggaran APBN.

banner 1285x856

Berdasarkan informasi yang disampaikan Ketua Umum FOPMAB Sulsel via seluler menyebutkan bahwa bahwa tender tersebut dimenangkan oleh empat perusahaan yang memiliki alamat Perusahaan yang sama yaitu di Jalan Beruang Nomor 92 Makassar dan Jalan landak nomor 21 Makassar yakni CV. Kaisar Perdana, CV. sartika utama, CV. Norika Perdana dan CV. Arus Jaya.

Baca Juga:  Penghentian Kasus BLBI: Mengingat Kembali Alasan KPK Tak Diberi Wewenang SP3

Keempat perusahaan tersebut terindikasi kuat dimiliki oleh satu Pengusaha yang sama yang dan memiliki kekerabatan dengan Gubernur Sulsel Rusdin Abdullah yang sementara bermasalah hukum.

“Menurut Hasil kajian dan Investigasi di Lapangan secara Kelembagaan ke Empat Perusahaan tersebut pada beberapa tahun terakhir selalu keluar sebagai pemenang tender (Monopoli-red) Pengadaan Bahan makanan Narapidana/ Tahanan di wilayah Sulawesi Selatan,” kata Andy Setiawan Ketua Umum Fopmab Sulsel.

Menurut Andy Hal tersebut sangat bertentangan dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta Ada Indikasi Kuat Keterlibatan POKJA dalam Pengaturan pemenang Tender Proyek Pengadaan Bahan Makanan Narapidana Wilayah Sulsel.

Baca Juga:  Skandal: Daftar Sejumlah Menteri Menjadi Tersangka Kasus Korupsi

“Atas hal Itu dalam Waktu dekat Ini Forum Pemuda dan mahasiswa Bersatu akan menggelar Aksi Unjuk Rasa dalam rangka Mendesak Aparat Penegak hukum untuk Segera Melakukan Penyeledikan dan Penyidikan Dalam Kasus Pengadaan bahan Makanan Narapidana di Wilayah Sulsel, serta Mendesak Kementerian Hukum dan Ham Untuk Mencopot Kepala Kanwil Kemenkumham Sulsel dan oknum oknum yang terlibat demi penegakan supremasi Hukum di tanah sulawesi Selatan,” tutup Andy. (as/*)

Komentar

Berita Lainnya