oleh

IDC: KPU Kolaka Tidak Memahami Mekanisme Penetapan Bakal Calon Legislatif

KOLAKA, SUARADEWAN.com – Indonesia Democracy Center (IDC) kembali mempertanyakan kinerja KPU Kolaka terkait penetapan bakal calon Legislatif Kabupaten Kolaka. Dalam daftar calon tetap (DCT) berdasarkan hasil pleno KPU meloloskan salah satu calon yang dimana masih berstatus sebagai karyawan BUMN (PT. Antam Tbk) yakni Aslan, SE.

Direktur Pengkajian dan Pengembangan Muh. Yusril mempertanyakan sikap KPU Kolaka yang menurutnya terkesan tidak memahami bagaimana mekanisme penetapan calon yang berstatus karyawan BUMN.

“Kami mempertanyakan sikap KPU dalam mengambil keputusan yang terkesan tidak memahami mekanisme dan tidak cermat sehingga tidak bisa membedakan mana SK pengunduran diri dan yang bukan,” ungkapnya, Kolaka, Sabtu (22/9).

Sebelumnya dalam surat keputusan KPU Kolaka tentang daftar calon yang wajib memberikan SK Pemberhentian namun terdapat salah satu calon yakni Aslan, SE hanya menunjukkan surat tanda terima permohonan pengunduran diri, yang kemudian itu dijadikan KPU sebagai bukti pengunduran diri.

Yusril menambahkan agar KPU bekerja sebagaimana aturan yang telah ditetapkan, sebagaimana dalam aturannya bahwa sebelum penetapan DCT mereka yang berstatus sebagai karyawan BUMN sudah wajib menunjukkan SK Pemberhentian/pengunduran diri.

“Saya pikir aturannya jelas PKPU No. 20 mewajibkan sebelum penetapan DCT yang bersangkutan ketika berstatus karyawan BUMN sudah harus menunjukkan SK Pemberhentian. Bukan tanda terima surat pengunduran diri,” tegasnya.

Komentar