oleh

ICW: Kota Medan Paling Rawan Korupsi dan Tak Kondusif untuk Berbisnis

MEDAN, SUARADEWAN.com — Kota Medan, Sumatera Utara dinilai sebagai kota besar yang paling rawan korupsi dan menjadi kota yang tak kondusif untuk berbisnis, demikian dikatakan Indonesia Corruption Watch (ICW), Minggu (3/6/2018).

Koordinator ICW Divisi Korupsi Politik, Donal Fariz mengatakan data itu merupakan hasil penelitian mengenai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dilakukan Transparansi Internasional Indonesia.

banner 1102x704

Dari 12 kota besar di Tanah Air yang diteliti Transparansi Internasional Indonesia, ternyata Kota Medan menempati peringkat terendah.

“Ini kado buruk bagi kita menjelang berbuka puasa,” kata Donad dalam diskusi bertajuk Dalam Diskusi Publik Sumut Darurat Korupsi di Medan.

Menurut Donal, dalam Indeks Persepsi Korupsi yang disurvei Transparansi Internasional Indonesia, Kota Medan mendapatkan nilai terendah yakni 37,4.

Baca Juga:  Pengacara Setya Novanto yang Suka Kemewahan

Peringkat terendah juga dicatat dalam aspek mendukung daya saing lokal yakni 50,1 poin dan kemudahan berusaha di skor 41,1.

Diskusi Publik Sumut Darurat Korupsi di Medan, (3/6)

Rendahnya penilaian terhadap Indeks Persepsi Korupsi tersebut karena lemahnya kualitas pelayanan di berbagai perizinan publik dan belum kuatnya kemauan pemerintah daerah.

Ia mencontohkan aspek proses perizinan, kasus korupsi, dan proses reformasi birokrasi yang belum maksimal dijalankan Pemkot Medan.

Sedangkan untuk tingkat provinsi, Indonesia Corruption Watch menilai Sumatera Utara menempati peringkat ketiga sebagai provinsi yang paling banyak terjadi dugaan praktik korupsi.

Peringkat pertama ditempati Provinsi Jawa Timur dengan 68 kasus korupsi dan potensi kerugian negara mencapai Rp90,2 miliar.

Kemudian, disusul Provinsi Jawa Barat dengan 42 kasus korupsi dan kerugian negara sekitar Rp647 miliar. Sedangkan Sumatera Utara sebanyak 49 kasus dengan kerugian negara Rp286 miliar.

Baca Juga:  Hukuman Apa yang Paling Efektif bagi Para Koruptor?

Dalam diskusi tersebut juga dihadiri sebagai pembicara Ansari Yamamah dari Cenderkiawan Muslim Sumatera Utara, Septian Fujiansyah, dari Advokat LBH Medan dan Ketua Umum HMI Badko Sumatera Utara, Mahmud Mulyadi ‎dari akademisi Universitas Sumatera Utara, selaku pakar pidana korupsi. (Antara)

Komentar

Berita Lainnya