oleh

ICW: Hukuman Ringan Jadi Sebab Tingginya Kerugian Negara Akibat Korupsi

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Lebih dari Rp 3 triliun total kerugian negara akibat kasus korupsi sepanjang tahun 2016. Hal ini dibeberkan oleh staf Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corupption Watch (ICW) Aradila Caesar.

Adapun jumlah denda dari kasus korupsi di tahun yang sama, mencapai Rp 60,66 miliar dan jumlah uang pengganti sebesar Rp 720.269 miliar.

banner 728x419

“Suap (dari kasus korupsi) sejumlah Rp 2.605 miliar, USD 212.000, dan SGD 128.700,” terang Aradila di Kantor ICW, Jakarta, Sabtu (4/3/2017).

Meski demikian, menurut ICW, jumlah kewajiban uang pengganti di tahun 2016, dengan total 264 putusan yang wajib membayar uang pengganti, masih lebih kecil dibandingkan dengan jumlah di tahun sebelumnya. Pada tahun 2015, tercatat dari 183 putusan, pengadilan menjatuhkan kewajiban uang pengganti sebesar Rp 1.542 triliun. Sementara di tahun 2014, dari 164 putusan kewajiban pembayaran uang pengganti sebesar Rp 1.491 triliun.

Baca Juga:  ICW : Rakyat Perlu Pikir Ulang Memilih Jokowi di Pilpres 2019, Jika....

Ia pun menjelaskan bahwa sepanjang tahun 2016, Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi paling mendominasi di persidangan. Menurutnya, penggunaan kedua pasal tersebut, mestinya dibarengi dengan Pasal 18 yang mengatur tentang kewajiban uang pengganti.

“Dalam tuntutan, tidak semua perkara dituntut membayar uang pengganti,” lanjut Aradila.

Seperti diketahui, ICW sebelumnya menilai vonis pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) terhadap koruptor, tidak memberikan efek jera. Dari hasil penelitian ICW, hal ini salah satunya disebabkan oleh masih ringannya hukuman yang diputus oleh pengadilan. Selain itu, pengenaan denda pidana yang rendah.

Baca Juga:  Dua Kali Langgar Etik, ICW Sebut Perbuatan Ketua MK Tak Bisa Ditoleransi

Karena itu, ICW memandang bahwa dalam konteks penjeraan, kombinasi hukuman penjara dan denda dimasukkan untuk menghukum pelagu agar timbul efek jera. Olehnya, dalam rekomendasi yang diajukan, ICW mendesak Kejaksaan Agung agar maksimal dalam hal penuntutan. Bahkan, Kejaksaan harus lebih inovatif dalam melakukan penuntutan dengan menggunakan pasal pencucian uang.

“Jaksa Agung harus fokus pada upaya eksekusi uang pengganti dan merampas aset koruptor,” tegas Aradila. (ms)

Komentar

Berita Lainnya