oleh

(Hoaks atau Fakta) Benarkah Ada Dugaan Suap Pengadaan Laptop di DPRD Bone?

BONE, SUARADEWAN.com — Salah satu akun Facebook (MAA) membagikan sebuah status di dindingnya, pada Kamis (28/05/2020). Status itu pun membuat heboh warga net khususnya pengguna media sosial Facebook di Kabupaten Bone yang memang lagi fokus terhadap pengadaan laptop di DPRD Bone yang dianggap tidak mendesak di tengah pandemi Covid-19.

Selanjutnya, warga net pun beramai-ramai meng-capture dan meneruskan status tersebut untuk mempertanyakan kebenaran info yang disampaikan pemilik akun.

Dalam statusnya (MAA) mengaku ingin ditemui oleh seorang utusan yang membawakannya sebuah titipan agar dirinya berhenti membicarakan persoalan pengadaan Laptop DPRD di media sosial.

“Tabe itu yang kirim utusan untuk temuika dan bawa titipan supaya nda ku teriaki soal pengadaan laptop DPRD, tabe ambil mi kembali titipan ta nah… Nda butuh ja…🤣🤣🤣,” kata MAA dalam status Facebook miliknya, Kamis (28/05/2020).

Apa benar ada upaya penyuapan terkait pengadaan Laptop MacBook di DPRD Kabupaten Bone?

Berita terkait: Mengaku Mau Disuap Untuk Diam, Legislator Bone Minta YBS Ungkap Identitas

PEMERIKSAAN FAKTA

Untuk memverifikasi klaim tersebut, Tim CekFakta SUARADEWAN.com berusaha mengkonfirmasi beberapa pihak yang terkait dalam proses pengadaan Laptop di DPRD Kabupaten Bone termasuk pemilik akun Facebook yang membuat status.

Pertama, pihak penyedia dalam hal ini rekanan yang memenangkan pengadaan Laptop jenis MacBook di DPRD Kabupaten Bone yakni Genius saat dikonfirmasi via WhatsApp oleh TimFakta SUARADEWAN.com Lina Genius mengatakan, bahwa E-katalog itu beda dengan pengadaan langsung baik harga maupun aturan-aturan, untuk harga dan lain-lain bukanlah penyedia yang menentukan tapi semua lewat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Baca juga  Camat Dibebankan Pembelian APD, Tokoh Milenial Bone Ini Desak DPRD Hearing Dinkes Terkait Anggaran Covid-19

“Pihak penyedia itu cuma mengikuti aturan dari LKPP, dimana dinas/ instansi tinggal klik dan pesan barang sesuai prosedur, dalam e-katalog itu tidak ada dan tidak boleh ada permainan harga atau kasus suap menyuap yang dituduhkan, karena harga bukan kami yang atur,” kata Lina Genius, pada Senin (01/06/2020).

Ia pun menuturkan, semua mekanisme pemesanan barang haruslah mengacu pada aturan serta mekanisme yang telah ditetapkan oleh LKPP.

“Kita penyedia cuma bisa ikuti harga yang ditayangkan dan telah melalui aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh LKPP,” tutur Lina

Lina pun menegaskan, bahwa sejak dibentuk yang namanya e-katalog belum pernah ditemukan adanya kasus suap menyuap ataupun permainan harga di dalamnya.

“Semua harga yang tayang itu semua lewat seleksi LKPP dan tidak ada wewenang dari kami sebagai penyedia untuk merubah apa yang sudah ditayangkan. Dan itu berlaku untuk semua penyedia yang ada dan telah terdaftar di e-katalog,” tegas Lina.

Yang paling penting, tambah Lina untuk membuat akun dan masuk sebagai penyedia di LKPP pun tidaklah mudah.

“Prosesnya lama, bisa tahunan saat kita mengajukan permohonan ke LKPP dan itu belum tentu lolos karena seleksinya memang sangat ketat dan banyak persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon penyedia,” tegas Lina.

Baca juga  ULP dan PPTK Sekwan di Bone Diduga "Main Mata" Dengan Penyedia

Berita terkait: Laptop Mewah Legislator di Bone Diduga Rakitan 2017

Kedua, Dari penelusuran beberapa media yang memuat pemberitaan perihal dugaan suap menyuap ini pun tidak didapatkan adanya bukti riil bahwa YBS betul akan disuap oleh seseorang.

Ketiga, TimFakta pun menginvestigasi beberapa Anggota DPRD Kabupaten Bone maupun suruhan anggota dewan yang datang menemui pembuat status.

Keempat, Begitu pula pemilik status saat dikonfirmasi SUARADEWAN.com tidak berkomentar banyak, YBS membalas singkat “No Comment ka,” Sabtu (30/05/2020). Selanjutnya, dalam status YBS tidak disertai bukti percakapan baik itu via WhatsApp ataupun via massenger yang bisa menguatkan bahwa YBS betul ingin ditemui oleh orang suruhan.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelusuran Fakta SUARADEWAN.com bahwa proses pengadaan Laptop di DPRD Bone telah sesuai dengan aturan main dan mekanisme yang telah ditetapkan LKPP, selanjutnya YBS pun tidak mau menyebutkan identitas orang suruhan yang ingin menemuinya olehnya klaim bahwa YBS ingin disuap oleh seorang utusan tidak ditemukan fakta yang riil dan otentik hingga diduga HOAKS.

Editor: YUSUF MUHAMMAD AL-FATIH

Anda punya data/informasi berbeda, kritik ataupun masukan untuk artikel CekFakta ini? Kirimkan ke email: suaradewan1@gmail.com/ redaksi@suaradewan.com, atau via wa: 0811805530.

Komentar