Hingga Mei, 13 Kepala Daerah Terjerat Kasus Korupsi di 2018, OTT Terbanyak

Hingga Mei, 13 Kepala Daerah Terjerat Kasus Korupsi di 2018, OTT Terbanyak

JAKARTA, SUARADEWAN.com -- Sebanyak tiga belas kepala daerah menyandang status tersangka korupsi di KPK pada 2018. Sembilan diantaranya terjaring dala

7 Pemimpin Perempuan Sulut Ini Tak Sekedar Cantik Tapi Juga Hebat
Calon Kepala Daerah akan Ditersengkakan KPK, Pemerintah: Ditunda Dulu lah
KPK Tetapkan Bupati Bandung Barat Tersangka Suap

JAKARTA, SUARADEWAN.com — Sebanyak tiga belas kepala daerah menyandang status tersangka korupsi di KPK pada 2018. Sembilan diantaranya terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK.

Berdasarkan data yang dirangkum suaradewan.com, delapan kepala daerah tersebut terkena OTT yang dilakukan KPK, dari Bupati Hulu Selatan Abdul Latif hingga yang terakhir Bupati Buton Selatan Agus Feisal Hidayat.

Sementara itu, empat kepala daerah lain menjadi tersangka kasus korupsi karena hasil pengembangan kasus sebelumnya. Kebanyakan kepala daerah tersebut terjerat kasus penyuapan.

Dari 13 kepala daerah yang menjadi tersangka dan ditahan KPK itu, ada juga yang tengah mencalonkan kembali dalam ajang pilkada. Mereka yakni Bupati Jombang Nyono Suharli, Bupati Lampung Tengah Mustafa, Bupati Ngada Marianus Sae, dan Bupati Subang Imas Aryumningsih.

Berikut nama-nama kepala daerah yang terjerat kasus korupsi di KPK selama 2018.

Kepala daerah terjaring OTT:

Abdul Latif

1. Bupati Hulu Sungai Tengah (HST), Kalimantan Selatan (Kalsel), Abdul Latif tertangkap dalam operasi tangkap tangan pada Rabu (4/1). Dia diduga menerima suap terkait pembangunan RSUD Damanhuri di wilayahnya.

Diduga ada commitment fee atau uang komitmen suap untuk Bupati Abdul Latif yaitu Rp 3,6 miliar. Ada empat orang yang ditetapkan KPK sebagai tersangka, yaitu Abdul Latif selaku Bupati HST Kalsel, Fauzan Rifani selaku Ketua Kadin HST Kalsel, Abdul Basit selaku Direktur PT Sugriwa Agung, dan Donny Witono selaku Direktur Utama PT Menara Agung. Latif, Fauzan, dan Abdul diduga sebagai penerima, sedangkan Donny adalah pihak yang memberikan suap.

Nyono Suharli Wihandoko

2. Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko tertangkap dalam OTT pada Sabtu (3/2). Nyono diduga menerima suap dari Plt Kepala Dinas Kesehatan Pemkab Jombang Inna Silestyowati.

Baca juga  Sempat Kecolongan, KPK Resmi Umumkan Idrus Marham Sebagai Tersangka

Nyono duga menerima suap Rp 200 juta dari Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Pemkab Jombang Inna Silestyowati. Duit itu berasal dari pungli dana kapitasi dari 34 puskesmas di Jombang hingga terkumpul Rp 434 juta dari pungli pada Juni-Desember 2017.

Marianus Sae

3. Bupati Ngada Marianus Sae ditangkap dalam OTT yang dilakukan KPK pada Minggu (11/2). Marianus diduga menerima uang terkait proyek di wilayah kabupaten tersebut. Marianus Sae diduga menerima suap total Rp 4,1 miliar.

KPK pun menetapkan Marianus Sae sebagai tersangka penerima suap dan Wilhelmus Iwan Ulumbu, Direktur PT Sinar 99 Permai, yang kerap mendapatkan proyek-proyek infrastruktur di Ngada, NTT, sebagai pemberi.

Imas Aryumningsih

4. Bupati Subang Imas Aryumningsih dicokok KPK dalam OTT. Imas ditangkap bersama tujuh orang lainnya pada Selasa (13/2) malam. Imas diduga menerima uang terkait pengurusan izin yang diajukan dua perusahaan, yaitu PT ASP dan PT PBM. Miftahhudin diduga sebagai pemberi, sedangkan Imas, Data, dan Asep diduga sebagai penerima. Pemberian suap diduga agar Imas memberikan izin pembangunan pabrik senilai Rp 1,4 miliar.

KPK mengamankan uang sebesar Rp 337.378.000 yang berasal dari beberapa orang. Namun KPK menduga commitment fee lebih dari itu.

Mustafa

5. Bupati Lampung Tengah Mustafa ditangkap bersama 18 orang lain dalam OTT pada 14-15 Februari 2018. KPK menduga adanya suap untuk anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah terkait persetujuan DPRD atas pinjaman daerah kepada PT SMI sebesar Rp 300 miliar.

Pinjaman daerah rencananya akan digunakan untuk pembangunan proyek infrastruktur yang akan dikerjakan Dinas PUPR Kabupaten Lampung Tengah. Mustafa diduga memberikan arahan soal dana suap kepada DPRD Lampung Tengah.

Baca juga  Dua Nama Besar Ini Paling Banyak Mendapat "Jatah" Korupsi e-KTP

KPK pun menetapkan empat orang tersangka dalam kasus suap pinjaman daerah APBD Lampung Tengah 2018, termasuk Bupati Mustafa. Mustafa ditetapkan sebagai tersangka sebagai pemberi suap.

Adriatma Dwi Putra

6. Walikota Kendari Adriatma Dwi Putra, ditangkap bersama 12 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang digelar pada Selasa-Rabu, 27-28 Februari 2018 terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada Pemerintah Kota Kendari tahun 2017-2018.

Ke-12 orang yang diciduk komisi antirasuah itu, antara lain Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra; calon Gubernur Sulawesi Tenggara, Asrun; mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Fatmawati Faqih; Dirut PT Sarana Bangun Nusantara Hasmun Hamzah; pengusaha berinisial W; dua orang staf SBN; dan lima pegawai negeri sipil Pemkot Kendari.

Asrun, merupakan mantan Wali Kota Kendari yang akan maju di Pilgub Sultra Juni mendatang. Adapun, Adriatma Dwi Putra merupakan anak Asrun yang baru 124 hari menjabat sebagai Wali Kota Kendari saat ditangkap KPK.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai senilai hampir Rp2,8 miliar. Adriatma diduga kuat telah menerima suap dari Hasmun Hamzah sebesar Rp2,8 miliar. Uang itu diberikan Hamsun Hamzah secara bertahap, pertama sebesar Rp1,5 miliar dan terakhir Rp1,3 miliar.

Abu Bakar

7. Bupati Bandung Barat Abu Bakar ditetapkan sebagai tersangka suap. Penetapan tersangka ini bermula dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK di daerah Bandung Barat pada Selasa (10/4). Abu Bakar diduga menerima suap dari Kepala Badan Kepegawaian Kabupaten Bandung Barat Asep Hikayat, yang juga ditetapkan sebagai tersangka.

Dia diduga meminta uang ke SKPD untuk kepentingan istrinya, Elin Suharliah, yang akan maju dalam Pilbup Bandung Barat. Total uang yang disita KPK dalam operasi tangkap tangan itu adalah Rp 435 juta.

COMMENTS

DISQUS: