oleh

Hasil Klarifikasi ULP Tangsel di Markas Militer Kembali Tuai Sorotan

TANGSEL, SUARADEWAN.com – Pelaksanaan klarifikasi Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa, terkait tahapan lelang proyek di Markas Militer, kembali mendapat sorotan dari Tangerang Public Transparancy Watch (TRUTH) dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Keadilan Banten.

Seperti diketahui, sebelumnya, pada tanggal 18 Agustus 2017, ULP Pemkot Tangsel, telah melakukan klarifikasi dengan sejumlah awak media, terkait kebenaran pelaksanaan tahapan lelang proyek yang dilakukan di Aula Arhanudri 1/1 Kostrad, Jalan Raya Serpong No. 8 Serpong Utara.

banner 1280x904

“Proses tahapan lelang yang dilakukan di Arhanudri itu hanya salah satu dari sejumlah proyek pengadaan barang dan jasa di Tangsel, lalu bagaimana dengan transparansi proses lelang yang lainnya,” kata Koordinator Truth Suhendar, saat ditemui SuaraDewan.com, Pada Selasa (22/8).

Baca juga  Penggunaan APBD 2017 Tiga Bulan Lagi, Dua Proyek Interior di Tangsel Berpotensi Silpa

Baca juga: Pemkot Tangsel Benarkan Tahapan Lelang Proyek Di Markas Militer

Sementara faktanya, sambung Suhendar, pengadaan barang dan jasa itu jumlahnya ratusan, artinya ada proses yang dilakukan tidak secara terang benderang, seperti yang dilakukan dimarkas Arhanudri.

“Pertanyaannya, untuk proyek yang lain dimana dilakukan, jangan-jangan dilakukan diruang tertutup, seperti pengalaman yang sudah-sudah, di Tangsel memang dilakukan di ruang tertutup karena memang sudah ditentukan pemenangnya,” sambungnya.

Baca juga: Pemkot Tangsel: Bentuk Kerjasama di Markas Militer Bukan Sewa

Ditempat yang sama, Ketua Yayasan LBH Keadilan Banten Abdul Hamim Jauzie menuturkan, klaim tidak adanya proses sewa menyewa dengan menunjukkan bukti surat terlampir tahun 2015 bukan terbaru, serta menghalang-halangi tugas jurnalis untuk mendapatkan informasi saja, Pemerintah Kota Tangsel (Pemkot Tangsel) sudah berdosa.

Baca juga  ULP dan PPTK Sekwan di Bone Diduga "Main Mata" Dengan Penyedia

Baca juga: Tahapan Lelang Proyek di Tangsel Berlangsung di Markas Militer

“Meski mereka mengklaim tidak ada sewa-menyewa dengan menunjukan bukti dokumen tahun 2015 bukan yang terbaru, dan apapun penjelasan mereka tetap saja, menurut saya mereka telah berdosa. Karena telah menghalangi tugas junalis dalam mendapatkan informasi,” ujar Abdul Hamim.

Untuk selajutnya Abdul Hamim menegaskan, bahwa, LBH Keadilan Banten ada wacana untuk membuat pelaporan ke Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), apabila nantinya ditemukan adanya tindak pidana korupsi terkait proses tersebut.

“Pelaporan ke KPK akan kami lakukan, apabila kami menemukan ada pelanggaran terkait proses tersebut, namun terlebih dahulu kami akan melakukan konsolidasi ke beberapa elemen masyarakat,” tegasnya. (fn)

Komentar