oleh

GNPF MUI : Pertemuan dengan Presiden adalah Kebutuhan Dialog Kedua Pihak

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Ketua Umum GNPF MUI Bachtiar Nasir menjelaskan kronologi pertemuan GNPF MUI dengan Presiden Joko Widodo pada Minggu (25/6/17) lalu.  Bachtiar menyebut bahwa pertemuan tersebut merupakan kebutuhan dua belah pihak untuk berdialog.

Hal ini sekaligus membantah anggapan yang beredar di publik yang menyebut bahwa pertemuan tersebut merupakan permintaan dari pihaknya.

banner 1280x904

“Apa yang disebut pertemuan mendadak itu kan kesannya mendadak GNPF minta ketemu Presiden adalah salah besar. Ini dari perjalanan panjang dari 411,” sebut Bachtiar dalam jumpa pers di AQL Islamic Center, Jaksel, Selasa (27/6/17).

“Kronologi pertemuan kami dengan Presiden yang dikesankan meminta ketemu. Yang benar bukan meminta tapi menggagas terjadinya dialog antara GNPF dan Presiden,” ujarnya.

Bachtiar mengatakan, pertemuan tersebut sudah lama diagendakan, namun baru bisa terealisasi.  “Kami ini jauh-jauh hari dari 411 ketika unjuk rasa sebetulnya ingin sekali ketemu Presiden, ingin dialog. Tapi takdir Allah menghendaki yang lain,” jelasnya.

Lebih lanjut, Bachtiar mengakui bahwa sejumlah aksi yang digagas oleh GNPF MUI sepeti aksi pada 2 Desember 2016 atau Aksi 212 lalu sebenarnya tujuannya untuk bertemu dengan Jokowi untuk berdialog terkait sejumlah kasus yang terjadi kala itu.

“Setelah itu kemudian kami hampir kehilangan cara berkomunikasi dengan Presiden. Maka cara kami berkomunikasi lainnya ke Kapolri untuk mencari penyelesaian, terutama penyelesaian kasus-kasus yang satu per satu kami dipermasalahkan,” bebernya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menerima perwakilan GNPF MUI di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (25/6/17). Hadir dalam pertemuan itu, yakni Pengawas Yusuf Muhammad Martak, Ketua Bachtiar Nasir, Wakil Ketua Zaitun Rusmin, juru bicara Kapitra Ampera serta pengurus lainnya, yakni Habib Muchsin serta Muhammad Lutfi Hakim.

Sedangkan Presiden didampingi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin. (dd)

Komentar