oleh

Gelar Bincang Publik, LBH Keadilan Banten Sayangkan Ketidakhadiran Pemkot Tangsel

TANGSEL, SUARADEWAN.com – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Keadilan Banten, baru saja menggelar bincang publik dengan tema menyoal pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel), di Gedung DPRD Tangsel Lantai 3, Jalan Victor, Kelurahan Buaran, Kecamatan Serpong.

Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 14.00 WIB tersebut, dihadiri sejumlah element masyarakat, yang terdiri dari keterwakilan pengembang, Organisasi Masyarakat (Ormas) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Koordinator Koordinator Tangerang Public Transparancy Watch (TRUTH) Suhendar, dan Ketua Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tangsel Ahmad Syawqi.

banner 1102x704

Kepada SuaraDewan.com Ketua Yayasan LBH Keadilan Banten Abdul Hamim Jauzie mengatakan, kegiatan bincang publik tersebut, berangkat dari adanya temuan penyelenggaraan tahapan lelang proyek yang terkesan dilakukan secara tertutup di Markas Militer, pada Kamis 27 Juli 2017 oleh Pokja bagian pelayanan pengadaan Sekertariat Daerah Kota Tangsel.

Baca Juga:  Sebanyak 73 Sekolah di Tangsel Terima Sertifikat Akreditasi

“Ketidakhadiran Kepala Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kota Tangsel, adalah pilihan yang keliru. Seharusnya kan hadir, biar jelas apa adanya, kalau memang tidak merasa bersalah dan tidak bersalah, jangan-jangan beliau ini tidak sanggup menjelaskan karena merasa bersalah,” kata Abdul Hamim, pada Sabtu (12/8).

Sebelumnya, berbagai upaya untuk mengundang Kepala Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kota Tangsel sudah dilakukan, baik mengirim surat secara resmi, maupun melalui akun whatsapp.

“Kami sudah menyurat secara resmi, mengirim pesan melalui whatsapp pun sudah, kami telfon tidak aktif, setelah saya lihat aktif, tapi tidak ada respon sama sekali,” ujarnya.

Melihat hal itu, Abdul Hamim Menegaskan, bahwa Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany, harus memiliki kemauan kuat untuk memperbaiki proses lelang yang kerap dilangsungkan secara tertutup di Markas Militer selama kurang lebih tiga tahun lamanya. Sementara seharusnya, proses lelang tersebut, harus dilakukan secara terbuka dan menjadi konsumsi publik.

Baca Juga:  Lestarikan Kearifan Lokal, Bamus Tangsel Fasilitasi Pertemuan Sesepuh Perguruan Silat

“Harus ada kemauan kuat Walikota untuk memperbaiki. Kami pun sangat menyayangkan, karena dalam prosesnya sejumlah awak media yang meliput tidak diperkenankan masuk meliput. Media itu punya dasar hukum yang kuat, dan aktivitas meliput itu ada di Undang-Undang,” tandasnya. (fn)

Komentar

Berita Lainnya