Gaji Megawati dan Dewan Pengarah BPIP Lebih Besar dari Gaji Presiden dan Wakil Presiden

Gaji Megawati dan Dewan Pengarah BPIP Lebih Besar dari Gaji Presiden dan Wakil Presiden

JAKARTA, SUARADEWAN.com -- Ketua dan Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), akan mendapatkan gaji diatas Rp 100 juta. Jumla

PB HMI Minta Presiden Tinjau Ulang Hak Keuangan Dewan Pengarah BPIP
Yudi Latif Mundur, Ketua MPR Nilai Perlu Evaluasi terhadap BPIP
Alasan Yudi Latif Mundur dari Kepala BPIP

JAKARTA, SUARADEWAN.com — Ketua dan Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), akan mendapatkan gaji diatas Rp 100 juta. Jumlah tersebut lebih besar dari gaji Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Gaji tersebut diatur berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 42/2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya Bagi Pemimpin, Pejabat, dan Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Perpres Nomor 42/2018 itu ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 23 Mei 2018 kemarin.

Selain Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah, Berikut para anggota dewan pengarah BPIP: 1. Try Sutrisno (Wapres ke-6 periode1993-1998. Sebelum diangkat jadi Wapres, ia merupakan Panglima ABRI), 2. Ahmad Syafii Maarif (Ketua Muhammadiyah periode 2000-2005. Ia kini aktif di berbagai kegiatan keagamaan), 3. Said Aqil Siradj (Ketua Umum PBNU), 4. Ma’ruf Amin (Ketua Umum MUI, sebelumnya ia merupakan anggota Dewan Penasihat Presiden 2007-2014. Selain menjabat Ketum MUI, ia juga menjabat Rais Aam PBNU), 5. Mahfud MD (Ketua MK 2008-2013), 6. Sudhamek (Ketua Dewan Pengawas Majelis Buddhayana Indonesia (MBI), 7. Andreas Anangguru Yewangoe (Pendeta, dosen dan teolog Kristen Protestan), 8. Mayjen (Purn) Wisnu Bawa Tenaya (di BPIP menjabat Sekretaris. Selain sebagai tokoh Bali, ia juga tokoh Hindu).

Baca juga  Bagaimana PDI-P jika Tanpa Megawati? Sulit Dibayangkan

Berikut daftar hak keuangan sesuai dengan lampiran Perpres Nomor 42/2018: Ketua Dewan Pengarah mendapat hak keuangan Rp 112.548.000, Anggota Dewan Pengarah mendapat hak keuangan Rp 100.811.000.

Gaji para pejabat BPIP ini jika dibandingkan gaji Presiden Joko Widodo masih jauh di atasnya. Presiden menerima penghasilan sebesar Rp 62.740.030, yang berasal dari gaji pokok dan tunjangan jabatan. Penghasilan itu didapat dari gaji pokok ditambah tunjangan jabatan, Rp 30.240.000 + 32.500.000, sebesar Rp 62.740.030.

Sedangkan Wakil Presiden JK setiap bulan mendapat Rp 42.160.000 dari gaji pokok plus tunjangan, Rp 20.160.000 + 22.000.000.

Gaji yang diterima Jokowi dan JK diberikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden.

Baca juga  Jokowi Besok Lantik Megawati Cs Setingkat Menteri

Menanggapi hal ini, PKS mengaku sedih soal gaji para pejabat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mendapatkan gaji di atas Rp 100 juta. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyebut itu hal memalukan.

“Sedih dengar Keppres ini. Memalukan. Saat negara sedang defisit dan hutang menumpuk kita malah menggaji yang di luar batas kemampuan,” kata Mardani dalam pesan singkat kepada detikcom, Minggu (27/5/2018).

Sementara itu, PKB meminta Jokowi mengevaluasi hal itu karena bisa menimbulkan persepsi buruk di masyarakat.

“Saya rasa Bu Mega tidak memerlukan itu, apalagi dengan tugas mulia membumikan Pancasila. Tanpa itu pun Bu Mega selama ini sudah sangat mengkampanyekan Pancasila sebagai ideologi negara. Malah saya khawatir masyarakat menjadi sinis, kasihan Ibu Meganya nanti. Baiknya Presiden mengevaluasi kembali,” kata Wakil Sekjen PKB Daniel Johan kepada detikcom, Minggu (27/5/2018). (sd)

 

COMMENTS

DISQUS: