oleh

Freeport Berstatus IUPK, Indonesia Miliki Saham 51%

JAKARTA, SUARADEWAN.com – PT Freeport Indonesia memilih berstatus lampiran izin usaha pertambangan khusus (IUPK). Dengan demikian, perusahaan tambang itu tidak akan kembali lagi ke kontrak karya (KK).

Hal itu dikemukakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menjelaskan detail mengenai jenis pajak dan lain-lain akan dimasukkan ke lampiran IUPK Freeport Indonesia. Artinya, Freeport Indonesia akan berstatus IUPK. Sebelumnya, Freeport bisa memilih kembali ke KK dengan segala keistimewaannya jika tidak sepakat dengan empat poin perundingan.

banner 1280x904

Empat hal utama yang dirundingkan pemerintah Indonesia dan PT Freeport Indonesia itu adalah kelanjutan operasi setelah kontrak karya berakhir, kewajiban membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral alias smelter. Selain itu, kewajiban melepas saham kepada pihak nasional atau divestasi serta ketentuan fiskal.

Konferensi pers tentang perundingan pemerintah Indonesia dan PT Freeport Indonesia dimulai di kantor pusat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral hari ini, Selasa, 29 Agustus 2017, pukul 10.00. Adapun konferensi pers tersebut dihadiri CEO Freeport McMoran, Richard C. Adkerson, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Energi Ignasius Jonan, dan Staf Khusus Menteri Energi Bidang Komunikasi Hadi Djuraid.

Baca juga  Pengamat: Ada Potensi Kerugian Negara dalam Pembelian 51% Saham Freeport
Konferensi pers hasil perundingan RI-Freeport Indonesia dihadiri oleh (dari kanan ke kiri) CEO Freeport McMoran Richard C. Adkerson, Menkeu Sri Mulyani, Menteri ESDM Ignasius Jonan, dan Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Komunikasi Hadi Djuraid. – Lucky L. Leatemia

Pemerintah dan PT Freeport Indonesia menyepakati empat poin perundingan terkait kelanjutan operasi perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut. Keempat poin tersebut adalah perpanjangan operasi, pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter), stabilitas investasi dan divestasi.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan mengatakan seluruh poin yang dibahas telah disepakati. Adapun beberapa hal tinggal menunggu pembahasan teknisnya saja, misalnya jangka waktu pelepasan saham divestasi dan penerimaan negara.

“Mandat Pak Presiden divestasi yang akan dilakukan Freeport itu menjadi 51 persen. Pada saat ini masih dirundingkan secara detail dan akan dilampirkan di IUPK yang tidak bisa diubah sampai konsensi dan kontrak selesai,” ujarnya di kantor Kementerian ESDM, Senin, 29 Agustus 2017.

Baca juga  Indonesia, Freeport dan Persatuan Kita

Poin lain yang akan didetailkan adalah stabilitas investasi. Yang jelas, dengan ketentuan yang baru penerimaan negara dipastikan meningkat dari sebelumnya. Adapun dua poin lainnya, yakni perpanjangan operasi dan pembangunan smelter, sudah cukup jelas.

Freeport akan membangun smelter dengan jangka waktu maksimal lima tahun. Sementara untuk perpanjangan operasi akan dilakukan 2×10 tahun terhitung sejak operasinya berakhir pada 2021.

Pemerintah, kata Sri Mulyani, memastikan pendapatan negara dari sektor pertambangan, khususnya dari pengoperasian PT Freeport Indonesia, akan naik setelah adanya perundingan. Hal ini didasari ketentuan umum ihwal penerimaan negara dari sektor pertambangan yang telah diatur dalam peraturan pemerintah. (TEM)

Komentar