oleh

Fraksi PPP: Pemerintah Jangan Menutup-nutupi Persoalan TKA dan Ketenagakerjaan di Indonesia

JAKARTA, SUARADEWAN.com — Anggota Komisi IX DPR RI Okky Asokawati dari Fraksi PPP menilai peringatan Hari Buruh Tahun ini menjadi momentum yang tepat untuk menyampaikan sejumlah refleksi atas persoalan yang terjadi di sektor buruh dan pekerja di Indonesia termasuk polemik tentang Tenaga Kerja Asing (TKA).

“Polemik soal TKA menjadi hal krusial di peringatan Hari Buruh ini. Sikap defensif pemerintah, di satu sisi temuan Ombudsman RI (ORI) mengungkap sisi lain persoalan TKA. Artinya, memang masih ada persoalan TKA di Indonesia,” ungkap Okky dalam keterangan tertulisnya, Selasa (1/5/2018).

Dia menyayangkan sikap pemerintah yang seolah-olah menutupi persoalan TKA. Menurutnya, persoalan TKA menyangkut kedaulatan NKRI dan kedaulatan buruh Indonesia. Ia berharap pemerintah segera menindaklanjuti temuan ORI tersebut.

Baca juga  DPR Sayangkan Sikap Pemerintah yang Lamban Respon RUU Minol

Ia juga menyoroti Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan TKA. Menurutnya harus dipastikan ada proses transfer knowledge antara TKA dengan pekerja Indonesia. Sebab, esensinya TKA diperbolehkan ke Indonesia agar terjadi proses alih pengetahuan.

“Menteri Tenaga Kerja harus memastikan segera membuat aturan turunan terkait pelaksanaan Perpres tersebut, untuk memastikan Perpres ini tidak misleading,” tambahnya.

Okky menambahkan, masalah pengawasan ketenagakerjaan juga harus ditingkatkan, khususnya kepada perusahaan-perusahaan maupun proyek infrastruktur, termasuk Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), jaminan sosial bagi pekerja dan pengawasan terhadap pekerja anak.

“Tentang pengawasan ini, Dinas Tenaga Kerja di tingkat provinsi harus proaktif melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota. Karena pemprovlah yang bisa memberikan law enforcement,” sambung Okky.

Baca juga  PPP Ungkap Alasan Belum Rampungnya Pembahasan RUU Minol

Sisi lain, pemerintah juga dituntut segera menyesuaikan kebijakan di sektor ketenagakerjaan di era digitalisasi, misalnya mengatur status pengemudi transportasi online atau daring dengan penyedia layanan aplikasi. Instrumen tersebut sangat ditunggu jutaan pekerja transportasi daring agar mendapatkan perlindungan hukum ketenagakerjaan.

“Badan Latihan Kerja (BLK) juga harus melakukan pelatihan kepada calon pekerja dengan materi yag bermuatan komputerisasi agar proses link and match berjalan dengan baik. Tak hanya itu, jenis pelatihan BLK juga semestinya disesuaikan dengan kebutuhan industri, jadi pemerintah harus visioner,” tandas politisi dapil DKI Jakarta II ini. (dpr)