oleh

Fraksi PPP: Kenaikan TDL Menambah Masalah Ekonomi Baru Bagi Rakyat

JAKARTA, SUARADEWAN.com- Terkait dengan kebijakan keputusan pemerintah menaikkan Tarif Dasar Lisrik (TDL) perlu dipertimbangkan kembali, mengingat kondisi ekonomi yang masih belum stabil. Hal itu disampaikan oleh Ketua Fraksi PPP, Reni Marlinawati dalam pernyataan di gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Sebagaimana diketahui pemerintah telah menaikkan tarif dasar listrik golongan konsumen 900 VA sebesar 14300, dari Rp Rp 605/kwh ke Rp 1352/kwh. Konsumen 900 VA ini biasanya adala kalangan rumah tangga dengan tingkat ekonomi lemah.

banner 1280x904

Menurutnya, kenaikan tarif dasar listrik yang dilakukan tanpa sosialisasi secara memadai ini, justru dapat menambah persoalan ekonomi masyarakat, apalagi bersamaan dengan bulan ramadhan dan idul fitri.

“Tidak menutup kemungkinan akan terjadi inflasi, dimana hal ini justru akan bertentangan dengan Nawa Cita Jokowi-JK, yang menginginkan adanya kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik,” kata Reni, Rabu malam (7/6).

Sementara itu lanjutnya, kenaikan inflasi yang timbul akibat kenaikan TDL akan menggerus tingkat pendapatan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat semakin menurun.

“Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyadari bahwa listrik sangat berperan dalam mendorong tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, harga energi yang murah merupakan upaya untuk mendorong kegiatan ekonom dan pendapatan masyarakat,” ucapnya.

Menyikapi kebijakan pemerintah menaikkan tarif dasar listrik ini, Fraksi PPP meminta kepada pemerintah untuk mempertimbangkan kembali kebijakan menaikkan tarif dasar listrik, dengan melakukan beberapa langkah yang sangat strategis.

Pertama kata Reni, seharusnya menekan kebocoran transmisi, guna meningkatkan efisiensi penyaluran daya listrik. Peningkatan efisiensi itu dilakukan di semua lini dengan menekan tingkat losses (susut tenaga listrik) serendah mungkin.

Kedua, dalam jangka pendek pemerintah bisa melakukan renegosiasi harga pembelian bahan bakar untuk dapatkan potongan harga sehingga dapat melakukan penghematan.

“Pemerintah harus mengurangi pemakaian BBM yang masih cukup besar untuk pembangkit yang ada dan menggantikannya dengan bahan bakar lain, seperti gas, batu bara, panas bumi, dan air,” imbuhnya.

Kecuali kalau harga itu lebih murah, pasok bahan bakar lainnya itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan BBM. Untuk itu ia berharap, pemerintah diharapkan mendorong BUMN di sektor energi-PT Pertamina, PT Perusahaan Gas Negara, dan PT Bukit Asam-agar dapat menjamin pasokan bahan bakar pembangkit listrik, khususnya gas dan batu bara, kepada PLN. Sehingga konsumsi BBM dapat dikurangi secara signifikan. (Yudi)

Komentar