oleh

Fraksi Nasdem DPR: Buruh Jangan Mau Dijadikan Alat Politik Praktis

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Ratusan ribu buruh pada hari ini, 1 Mei 2018 turun ke jalan. Selain untuk memperingati Hari Buruh Internasional (May Day), mereka juga menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah. Namun, buruh dalam pelaksanaannya buruh diharapkan tak dijadikan sebagai alat politik praktis.

Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani Chaniago mengimbau agar buruh dapat menjaga persatuan dan kesatuan, serta memperkokoh solidaritas. Politikus Nasdem itu juga berharap rakyat pekerja dapat menjaga medan lapangan, skill serta kemampuannya.

banner 1280x904

“Tapi jangan mau dijadikan alat politik praktis, apa lagi dipolitisasi,” jelas Irma.

Sedangkan terkait tuntutan buruh yang meminta agar PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan dicabut, Irma menyarankan agar beleid tersebut sebaiknya direvisi saja.

Baca juga  Peringati Hari Buruh, Walikota Tangsel Airin Senam Bersama Ratusan Buruh Perempuan

“Terkait PP 78/2015 saya sepakat bahwa penentuan upah harus melibatkan serikat pekerja, demikian pula dengan survei pasar, agar penetapan kenaikan upah minimum tidak dilakukan semena-mena oleh pengusaha. Tetapi tidak harus dicabut, direvisi saja agar tidak terjadi kekosongan regulasi,” jelas dia.

Terkait tuntutan buruh yang meminta agar Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang TKA dicabut, Irma justru menilai beleid tersebut tidak semestinya dikhawatirkan. Pasalnya, ada kesalahan kebanyakan orang dalam memahami kalimat ‘mempermudah TKA’ dalam Perpres tersebut.

“Padahal, pada Perpres tersebut yang dipermudah adalah cuma dua, yaitu TKA yang level pemegang saham dan direksi. Kedua, TKA yang skill nya belum banyak dimiliki SDM dalam negeri yang keahliannya dibutuhkan pemerintah. Terhadap 2 poin tersebut di Pasal 4-nya juga ada penegasan bahwa ‘pemberi kerja wajib’ mendahulukan TK lokal,” terang Irma.

Baca juga  Aksi May Day, Ini Alasan Polda Metro Blokade Jalan Menuju Istana

“Yang harus dikawal itu justru peraturan menterinya, terkait TK lokal sebagai pendamping TKA yang skill tersebut, terutama soal izin tinggal dan visa terbatasnya. “Jadi sebetulnya enggak ada yang perlu dikhawatirkan dari Perpres tersebut,” pungkas dia. (OZ)

Komentar