Fadhly Azhar : Revisi UU KPK, Bermasalah di Satu iniKetua Bidang Keagamaan Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Indonesia (HMPI) Fadhly Azhar

Fadhly Azhar : Revisi UU KPK, Bermasalah di Satu ini

Usulan Hak Angket DPR, KPK : Jangan Ada Yang Melemahkan KPK
Mantan Wakil Ketua KPK Sarankan Sosialisasi RUU KPK Dihentikan
Ahli Usulkan UU KPK Direvisi dan Bentuk Dewan Pengawas KPK

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Revisi UU KPK no. 30 Tahun 2002 membuka polemik yang berkepanjangan dan meluas hingga terjadinya aksi demonstrasi besar-besaran dari seluruh kampus di Indonesia.

Menanggapi hal tersebut, menurut Ketua Bidang Keagamaan Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Indonesia (HMPI) Fadhly Azhar menilai tidak ada yang bermasalah secara signifikan dalam Revisi UU KPK.

“Soal isi revisi UU KPK No.  30 tahun 2002 tidak ada begitu bermasalah, masih bisa kita diskusikan buka ruang dialog,” ucap Fadlhy Azhar dalam diskusi public IDN, di D-Hotel, Jakarta (30/09).

Baca juga  Tolak RUU KPK, Masyarakat Sipil Beri Dukungan Moral ke KPK

Namun lanjut Fadhly ada satu yang begitu bermasalah. Yakni, pengambilan keputusan UU KPK yang disahkan secara diam-diam.

“Yang bermasalah adalah hanya satu, jangan DPR merevisi UU disaat gelap, terburu-buru, diam-diam, malam-malam dan masyarakat tidak diberitahu,” kata Sekjen GNKRI itu.

Sebelumnya, Diskusi Publik yang digelar dengan Deklarasi Solidaritas Untuk KPK menyatakan sikap dalam mendukung Pimpinan KPK terpilih dalam memberantas kelompok Taliban yang ada didalam internal KPK.

Di waktu yang sama peneliti Saiful Mujani Research Consulting (SMRC) Saidiman Ahmad, mengungkapkan bahwa kepercayaan public pada KPK masih begitu tinggi. Bahkan, KPK menempati posisi tertinggi dari lembaga pemerintahan yang lain.

Baca juga  IDN: Bersih-Bersih KPK Dari Kelompok Taliban

“Dalam penelitian SMRC tingkat kepercayaan publik sangat tinggi terhadap KPK dibanding Presiden, Kepolisian, DPR dan beberapa lembaga lain.  Yang diuntungkan dari persepsi Ini jika dikaitkan dengan Pilpres kemarin mereka adalah yang memilih kembali incumbent. Jadi publik yang mendukung KPK ini lebih banyak yg berasal dri pendukung incumbent,” pungkas Saidiman Ahmad (aw).