Dugaan Nepotisme dan Korupsi, LKBHMI PB HMI Desak Gubernur DKI Copot Walikota Jakarta Utara

Dugaan Nepotisme dan Korupsi, LKBHMI PB HMI Desak Gubernur DKI Copot Walikota Jakarta Utara

JAKARTA, SUARADEWAN.com - Puluhan pemuda yang tergabung dalam Badan Koordinasi Lembaga Konsultasi Mahasiswa Islam (Bakornas LKBHMI) PB HMI melakukan a

Di Milad Ke-19 FPI, Anies Baswedan Serukan Kebhinnekaan dan Keadilan
Cagub Anies Langsungkan Pertemuan Tertutup dengan Sejumlah Tokoh
Lebih Dekat Bersama Anies Rasyid Baswedan

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Puluhan pemuda yang tergabung dalam Badan Koordinasi Lembaga Konsultasi Mahasiswa Islam (Bakornas LKBHMI) PB HMI melakukan aksi demo di Gedung Balaikota DKI Jakarta, Selasa (9/7/2019).

Aksi demo yang dipimpin oleh Malik R tersebut mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk segera mencopot Walikota Jakarta Utara Syamsudin Lologau karena diduga melakukan nepotisme.

Selain itu dalam orasinya, para pendemo yang dikawal ketat puluhan anggota kepolisian itu juga menyampaikan bahwa Syamsudin Lologau juga diduga kuat terlibat dalam kasus korupsi proyek refungsionalisasi kali di Jakarta Barat sewaktu menjabat sebagai Asisten Deputi Bidang Permukiman Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang merugikan keuangan negara sebesar 4,8 Milliar Rupiah.

Aksi Demo LKBHMI dikawal oleh pengamanan kepolisian

Sementara itu, Direktur Eksekutif Bakornas LKBHMI PB HMI, Abd. Rorano juga menyampaikan bahwa Gubernur Anies Baswedan agar tidak kompromi terhadap adanya dugaan nepotisme dan penyalahgunaan jabatan sebagai bentuk penerapan Good Governance.

Baca juga  Pemprov DKI Jakarta Akan Gelar Tarawih Akbar di Monas 26 Mei

Pasal 108 ayat UU no 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara jelas mengamanahkan, seleksi harus di lakukan secara terbuka dan kompetitif pada kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan rekam jejak jabatan dan integritas serta persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa adanya monopoli dan oligarki dalam seleksi tersebut.

Baca juga  Kata Pribumi Jadi Polemik, Ini Pidato Lengkap Gubernur DKI Jakarta

“Sehingga kita harapkan ketegasan Gunernur DKI Baik dalam pelaksanaan Good Governance & komitmennya dalam Pemberantasan Korupsi di lingkungan birokrasi,” pungkas Abd. Rorano dalam keterangan tertulisnya. (aw)

COMMENTS

DISQUS: