oleh

DPRD Tual Polisikan Intitusi HMI Karena Coretan Yakusa, Begini Respon KAHMI Tual

TUAL, SUARADEWAN.com — Institusi HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) Cabang Tual telah resmi dilaporkan ke polisi oleh pihak Pimpinan bersama Anggota DPRD Kota Tual dengan nomor polisi: LP/54/II/2020/MALUKU/RES MALRA, Tanggal 18 Februari 2020.

Laporan polisi tersebut terkait pencoretan Kantor DPRD Kota Tual dengan tulisan “Yakusa Boykot”, saat Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Aktivis HMI Cabang Tual pada Senin (18/2) lalu menuntut pertanggungjawaban DPRD Kota Tual dan Kepala Dinas Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Tual atas hibah 27 motor yang diberikan oleh DPRD lewat dana aspirasi ke masyarakat yang berakhir ricuh.

banner 1280x904

“Kita mengetahui persis apa yang dilakukan adik–adik HMI dalam aksi demonstrasi adalah rakyat Kota Tual, hanya saja ada aturan dan mekanisme yang harus dipahami kalau Kantor DPRD Kota Tual adalah aset negara, yang harus dijaga, bukan dicoret,” kata Wakil Ketua DPRD Kota Tual, Ali Mardana (20/2) seperti dikutip dari media setempat.

Baca juga  HMI Surakarta : Kampus Punya Peran Meminimalisir Intoleransi dan Radikalisme

Merespon hal tersebut, Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kota Tual dalam konferensi persnya merasa janggal dengan sikap DPRD Kota Tual yang telah mempolisikan HMI Cabang Tual, sebab hal dituduhkan tersebut tidak menyebabkan kerugian negara.

“Laporan polisi yang mencatut nama HMI secara institusi, baik dalam bentuk Aliansi, organisasi, atau lembaga telah menggiring HMI secara keseluruhan baik, HMI maupun KAHMI, serta Alumninya yang terikat secara doktrinal menjaga marwah dan institusinya karena reasoning laporannya adalah masalah yang biasa terjadi dalam gerakkan massa apa saja,” kata Sekretaris Umum KAHMI Kota Tual, Irwan Latar di Tual, Minggu (23/2/2020).

Konfers KAHMI Tual, Turut hadir Presidium Idayati Rahakbauwd, Abdul Wahid Rumaf, Ketua Umum HMI Cabang Tual Abdulrahman Asis dan Pengurus (23/2)

KAHMI Tual juga menyampaikan poin pernyataan sikap sebagai berikut:

  1. Meminta kepada semua pihak untuk tidak menggiring opini tentang masalah aksi HMI tanggal 18 Februari 2020, dengan maksud untuk membenturkan institusi HMI dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Tual secara terbuka. Apalagi yang tidak memahami secara utuh persoalan.
  2. KAHMI mengapresiasi sikap DPRD Kota Tual yang telah melakukan RDP dengan para pihak terkait sebagai respon dari tuntutan aksi HMI Cabang Tual dengan harapan persoalan tersebut tetap dikawal hingga tuntas.
  3. KAHMI Kota Tual menyayangkan sikap DPRD Kota Tual yang telah mempolisikan HMI Cabang Tual. Karena bagi KAHMI, DPR, DPRD adalah representasi dari rakyat yang berkewajiban untuk menerima dan menindaklajuti setiap aspirasi yang disampaikan oleh rakyat.
  4. Dalam pernyataan sikap lainnya, KAHMI Kota Tual akan tetap mengikuti perkembangan dan lanjutan laporan DPRD Kota Tual ke Polres Malra soal Aksi tersebut.
  5. Kepada HMI dan KAHMI seluruh Indonesia diminta untuk mengambil tindakan dan langkah hukum terkait laporan DPRD Kota Tual terhadap HMI cabang Tual.
  6. KAHMI menghormati keputusan DPRD Kota Tual, oleh karena KAHMI tetap kooperatif didalam proses tersebut. (sd)
Baca juga  Diundang ke Istana, HMI Sampaikan 10 Komitmen Kepada Jokowi

Komentar