DPRD DKI Curiga Ada Permainan Pada Perubahan Rute MRT ke Pulau K

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Triwisaksana, mengkritik rencana PT Mass Rapid Transportation (MRT) yang akan mengubah ren

DPRD DKI Minta Rusun yang Bocor Segera Diperbaiki
Politikus PDIP Sebut Rencana Pelepasan Saham Bir Pemprov DKI Tidak Bijak
Mundur Sebagai Wagub DKI, Sandiaga Minta Maaf Kepada Warga Jakarta

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Triwisaksana, mengkritik rencana PT Mass Rapid Transportation (MRT) yang akan mengubah rencana Koridor 2 MRT Jakarta yang sebelumnya membentang dari Bundaran HI ke Kampung Bandan, menjadi sampai ke Pulau K yang akan direklamasi.

Menurut PT MRT, perubahan itu perlu dilakukan sebab lahan yang tersedia di Ancol Timur untuk depo MRT tidak mencukupi, karena itu akan dialihkan sampai ke pulau K yang lahannya lebih luas.

Namun menurut Twisaksana, rencana perubahan itu  seolah terlalu dipaksakan. Pasalnya, perencanaan penentuan koridor itu sudah dilakukan sejak jauh hari dengan desain yang lengkap. Apalagi pembahasan mengenai hal itu juga sudah dilakukan sampai beberapa kali.

 “Sehingga menjadi aneh ketika Koridor 1 sudah berjalan konstruksinya, tiba-tiba dinyatakan lahan untuk depo yang berada di ujung Koridor 2 tidak mencukupi,” kata Twisaksana di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (27/3).

Menurut Politikus PKS ini, perubahan rute MRT selain menambah panjang pekerjaan juga menambah bengkak biaya pembangunannya yang memang mahal. Padahal biaya pembangunan MTR ini berasal dari pinjaman luar negeri. Apalagi panjang rute yang perlu ditambahkan hingga ke Pulau K itu mencapai 1 kilometer.

“Kemungkinan pembengkakan biaya untuk menyesuaikan harga dan menyesuaikan dengan koefisien gempa yang memang penambahan ini, sulit dihindari,” katanya.

Twisaksana mewanti-wanti jangan sampai rencana perubahan koridor MRT ini merupakan ulah dari segelintir pihak yang ingin mendapatkan keuntungan tertentu. Sebab, keberadaan pulau reklamasi K hingga saat ini masih kontroversi karena ditolak oleh masyarakat. Bahkan, gugatan masyarakat di PTUN terhadap reklamasi Pulau K ini baru saja dimenangkan, sehingga kegiatan reklamasi di pulau buatan itu harus dihentikan dulu.

“Jangan sampai uang rakyat yang digunakan untuk membangun MRT ini hanya untuk kepentingan segelintir orang atau kelompok dengan memaksakan perubahan rute MRT Koridor 2 sampai ke kawasan reklamasi,” tukas Triwisaksana. (ZA)

COMMENTS

DISQUS: