oleh

DPR Tanya Risma Terkait 21,15 Juta Data Ganda Penerima Bansos Yang Ditidurkan Kemensos

JAKARTA, SUARADEWAN.com — Anggota Komisi VIII DPR Rudi Hartono mempertanyakan 21,15 juta data ganda penerima bantuan sosial yang ditidurkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos).

Politisi Partai Nasdem itu menilai, status/ kepemilikan 21,15 juta data ganda sangat penting. karena kata dia, jika ternyata pemilik data tersebut sudah meninggal dunia, maka seharusnya data tersebut dihapus. Bukan ditidurkan.

banner 1102x704

“Ibu harus menjelaskan dengan rinci, yang ganda yang mana. Kalau memang ganda, ya dihapus jangan ditidurkan! Kalau ditidurkan, nanti bisa bangun. Kalau yang sudah meninggal, hapus! Tidak mungkin ditidurkan lagi,” kata Rudi saat rapat kerja Komisi VIII dengan Menteri Sosial RI di Gedung DPR hari ini, Kamis (3/6).

Menurutnya, jika Kemensos tidak merinci dengan jelas terkait 21,15 juta data tersebut, maka negara akan mengalami kerugian yang besar. Jumlahnya, kata Rudi, bisa mencapai ratusan miliar. Polemik mengenai data ganda ini, kata Rudi, sangat meresahkan masyarakat.

Dia mengaku sering mendapat aduan dari masyarakat terkait data ganda ini. Harus diakui, kata Rudi, polemik data ganda ini sudah terjadi sejak 10 tahun lalu bahkan sejak kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

“Data yang double ini sudah dari 10 tahun lalu. Waktu itu zaman Pak SBY saya ditanya warga ‘Saya janda, susah ekonominya, tapi tidak dapat bantuan. kok yang sudah meninggal malah dapat bantuan’ jadi banyak yang mengeluh,” kata Rudi.

Sejak saat itu, Rudi mengatakan bahwa dirinya sudah berupaya semaksimal mungkin untuk membantu masyarakat yang dirugikan karena data ganda ini. Namun, kata Rudi, hasilnya nihil. Baik itu Dinas Sosial maupun Kementerian Sosial saat itu angkat tangan terkait masalah ini.

Baca Juga:  Waduh, Dua Orang Anggota Dewan Berkelahi di Kuburan Gara-Gara Jin

“Saya lapor ke dinas, lalu ke kementerian, tapi seperti ping..pong,” katanya.

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Yandri Susanto. Anggota Komisi VIII fraksi Partai Amanat Nasional itu membeberkan betapa pentingnya kejelasan 21,15 juta data ganda yang ditidurkan oleh Kemensos. Menurutnya, jumlah data ganda akan mempengaruhi jumlah anggaran yang akan didapatkan Kemensos pada tahun 2022.

“data ganda ini akan berakibat ke anggaran 2022 bu. Sebenarnya berapa orang, berapa banyak terima double, berapa banyak yang NIK-nya tidak benar tapi tetap terima,” katanya.

Dia mengatakan bahwa Kemensos masih salah sasaran dalam menyalurkan bantuan. Banyaknya jumlah penerima yang tidak tepat sasaran itu, kata Yandri, telah merugikan negara.

Untuk itu, dia meminta Risma merinci dengan detail terkait data penerima bantuan yang terkini hingga penyalurannya. Yandri bahkan berspekulasi bahwa data ganda tersebut hanyalah permainan belaka agar suatu kementerian tersebut bisa mendapatkan anggaran lebih.

“Kita mau tahu, berapa sebenarnya kerugian negara? Ini Himbara yang bermain atau siapa pemain di lapangannya?” tanya Yandri.

Risma: Kami Tidak Mengubah Data Sama Sekali, Saya sempat dimarahi BPKP dan KPK karena saya tidak mengerti

Risma kemudian menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari para anggota dewan. Dia menegaskan bahwa selama masa kepemimpinannya, ia tidak pernah mengubah data masyarakat penerima bantuan itu. Politisi PDIP itu mengaku tidak tahu-menahu terkait data ganda yang selama ini belum dimusnahkan, sehingga berakibat terhadap kerugian negara.

“kami tidak mengubah (data) sama sekali, saya hanya melihat data DTKS karena itu ditemukan oleh BPKP. Mohon maaf, saya sempat dimarahi BPKP dan KPK karena saya tidak mengerti saat masuk (Kemensos),” kata Risma dalam rapat kerja hari ini dengan Komisi VIII DPR.

Baca Juga:  Di Kazakhstan, DPR Gali Informasi Tata Kelola Energi Mineral

Risma mengatakan, ada 190 juta data penerima bantuan di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dia kemudian merinci temuan-temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Temuan BPKP, ada 41.985 duplikasi data KPN dengan nama dan NIK yang sama. Temuan BPK, ada 10.900.000 data NIK tidak valid. Sedangkan temuan nomor kk tidak valid ada 16 juta,” ungkapnya.

“Jadi data di DTKS awal kondisinya itu ada 190 juta. kemudian data penerima BPNT dalam DTKS ada 19 juta, penerima BPS 600 sekian, PKH 65 juta 12 ribu sekian,” katanya.

Dia pun menantang para anggota DPR untuk mengecek temuan-temuan Kemensos bersama BPK, BPKP, dan KPK itu. Dia bahkan menantang para anggota DPR untuk mengecek data ganda yang ia sudah masukkan ke dalam puluhan kontainer.

“Saya sudah mencetak 21 juta ganda, bisa dilihat per daerah. saat ini saya membawa ada 25 kontainer box ukuran 1×1 meter. Kemudian masih proses 10 (kontainer. jadi monggo kalau mau (dicek)” katanya. [mer/rhm]

Komentar

Berita Lainnya