DPR Sayangkan Sikap Pemerintah yang Lamban Respon RUU Minol

DPR Sayangkan Sikap Pemerintah yang Lamban Respon RUU Minol

PPP Ungkap Alasan Belum Rampungnya Pembahasan RUU Minol
Cegah Kampanye Hitam, RUU Pemilu akan Mengatur Regulasi Kampanye di Media Sosial
Fraksi PPP: Pemerintah Jangan Menutup-nutupi Persoalan TKA dan Ketenagakerjaan di Indonesia

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Pembahasan Rancangan Undang-Undang Larangan Minuman Beralkohol (RUU Minol) hingga detik ini masih berjalan cukup alot. Bahkan, Fraksi PPP DPR RI kembali mengangkat diskusi ini dalam perspektif hukum. Hal ini tampak dalam pernyataan Irghan Chairil Mahfidz.

Menurut politikus partai kabah ini, RUU Minol menjadi kebutuhan masyarakat untuk menjaga generasi muda dari dampak negatif minuman beralkohol. Namun demikian, ia menyayangkan respon pemerintah yang terkesan ‘lemot’ dalam soal ini.

Pasalnya, sidang kelima pembahasan RUU Minol kembali kandas karena kementerian perdagangan sebagai perwakilan pemerintah lagi-lagi tidak hadir dalam sidang tersebut.

“Sayangnya pemerintah yang diwakili Menteri perdagangan belum juga menyambut rapat bersama yang diusulkan oleh Pansus DPR RI. Hambatan masih sering terjadi meskipun sudah keluar supres dari Presiden yang memerintahkan Menteri Perdagangan sebagai wakil pemerintah dalam pembahasan RUU ini. Namun sampai sidang ke-5 ini belum juga terealisasi,” kata Irghan, melalui keterangan pers yang diterima suaradewan.com, Kamis (1/9) malam.

Hal senada juga disampaikan Ketua Pansus Minol Arwani Thomafi. Melalui keterangan persnya, Arwani ini menegaskan bahwa ketidaksigapan pemerintah untuk menuntaskan pembahasan RUU Minol adalah cermin kurangnya perhatian pemerintah terhadap isu ini. Padahal, katanya, alkohol sudah banyak menimbulkan efek negatif dan keresahan di tengah-tengah masyarakat.

Sejak awal, kata Arwani, DPR kukuh dengan pelarangan minol, meskipun dalam pembahasannya, sebagian fraksi menyetujui sikap pemerintah yang ingin pengaturan dengan kerangka pengendalian.

Kepastian Hukum

Urgensi dari RUU minol ini, lanjut Arwani, seharusnya diarahkan untuk memberikan kepastian hukum dan memberikan rasa aman di kalangan masyarakat terutama di kalangan remaja yang saat ini sudah merajalela, sehingga penting untuk segera disahkan.

“Tidak penting mempersoalkan sebuah judul RUU Minol ini yang paling penting bagi kami adalah pengaturan terhadap meraknya minuman beralkohol di Indonesia. demikian diungkapkan Imam Anshari Saleh dalam acara diskusi di DPR,” katanya.

Selain itu, Kombes Marbun, yang juga hadir dalam diskusi ini mewakili mabes Polri, sepakat dengan DPR untuk menyusun peraturan larangan minuman beralkohol, meski ia sadar sepenuhnya hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh anggota dewan. (adz)

COMMENTS