DPR Sarankan Fatwa MUI tentang Medsos Menjadi Hukum Positif

DPR Sarankan Fatwa MUI tentang Medsos Menjadi Hukum Positif

JAKARTA, SUARADEWAN.com - Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menyarankan agar Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang pedoman penggunaan media sosial (

Pansus Hak Angket akan Hambat Kinerja KPK
Cuti Kampanye Capres Pejawat, Demokrat: Contohi SBY
DPR Ingatkan Massa Aksi 287 Jangan Bikin Onar

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menyarankan agar Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang pedoman penggunaan media sosial (medsos) memiliki payung hukum sehingga bisa menjadi hukum positif.

“Saya lihat juga Menkominfo mengawal terus ya. Fatwa itu tak tercantum dalam kriteria hukum” ujar Agus, Jakarta, Rabu (7/6/17).

Dirinya menilai, fatwa baru dari MUI tersebut sebaiknya diterjemahkan dalam bentuk peraturan menteri (permen) atau peraturan pemerintah (PP).

“Jadi sebaiknya (diterjemahkan) dalam Permen atau PP. Mudah-mudahan bisa, agar dapat lebih baik,” imbuhnya.

Baca juga  J.Lo Posting Foto Seksi, Haters Sebut Fotonya Hasil Editan

Saran ini ia sampaikan karena menilai fatwa tersebut memiiki tujuan yang baik. Menurutnya, fatwa ini juga bisa menjadi pedoman, terlebih umat islam dalam melakukan aktivitas di dunia maya.

Dirinya mengungkapkan, fatwa ini bisa menjadi solusi di tengah merebaknya sejumlah kasus intolerasi dan kasus-kasus lainnya yang bermula dari media sosial.

“Cukup bagus. Di situ memberikan tata cara bersosmed dengan sangat baik dan sopan. Tentunya itu untuk menghindarkan hal negatif, jadi seharusnya kita dukung,” pungkasnya.

Sebelumnya, MUI mengeluarkan fatwa tentang pedoman dalam menggunakan media sosia atau medos. Fatwa dengan nomor Nomor 24 tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman beraktivitas di medos.

Baca juga  Kritik Mohammad Monib atas Pidato Kebangsaan Anies Baswedan

Dalam fatwa tersebut, menyatakan haram bagi setiap Muslim melakukan ghibah (menggunjing), fitnah (menyebarkan informasi bohong tentang seseorang atau tanpa berdasarkan kebenaran), adu domba (namimah) dan penyebaran permusuhan di media sosial.

Umat Muslim, dalam fatwa hukum itu juga dilarang melakukan perundungan, menyebarkan ujaran kebencian, ujaran permusuhan atas dasar suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), kabar bohong (hoax), serta memperluas materi pornografi. (dd)

COMMENTS

DISQUS: