oleh

DPD RI Asal Papua Barat : UU OTSUS ini Butuh Penguatan Bukan Perubahan

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Bicara otsus Papua maka kita kembali melihat cita-cita Negara yaitu mewujudkan masyarakat Papua yang adil dan makmur. Ini merupakan tujuan utama dari OTSUS. Papua saat ini masih menjadi daerah terbelakang, tetapi di era pemerintahan Gus Dur ada satu kebangkitan dari kelompok intelektual dan tokoh agama.

Hal ini diungkapkan oleh anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Filep Wamafma asal Papua Barat dalam acara Talkshow & Diskusi Media bertajuk “Otsus dan Pembangunan di Papua,” melalui daring Zoom, Jakarta, Kamis (24/12).

banner 728x419

Ia mengatakan ada banyak persoalan di Papua, selain masalah kesejahteraan, juga persoalan pelanggan HAM dan ketidakpercayaan kepada pemerintahan Pusat yang membuat orang Papua ingin keluar dari NKRI.

Kaitan pembangunan dengan dana Otsus Papua, Menurut Filep, jika dipandang dari aspek keuangan maka Otsus cukup menopang dalam peningkatan PAD.

Peserta Diskusi Media secara daring melalui aplikasi Zoom, Kamis (24/12)

“Hanya saja ini menjadi perdebatan antara beberapa kementerian tentang dana otsus yang diberikan, karena pemerintah mamandang kontribusi yang diberikan oleh Papua kepada pemerintah Pusat, itu masih sedikit,” ucap Filep saat menjadi pemateri dalam webinar.

Baca Juga:  Program Polisi Pi Ajar Sekolah, Pengabdian Polisi Jadi Guru SD dan TK

Menurutnya lagi, meskipun kebijakan pemerintah soal otsus, telah memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah Provinsi, tetapi yang jadi persoalannya adalah kewenangan implementasi di pemerintah Provinsi dibatasi.

“Pasal-pasal yang penting dalam UU Otsus justru dikesampingkan, sehingga UU ini kehilangan roh. Maka yang terjadi sekarang, muncul ketidakpercayaan dengan komitmen pemerintah dalam menjalankan UU Otsus” ungkapnya.

Ia menilai, jika ada jejak pendapat, 60-70 % rakyat Papua tidak percaya lagi dengan UU Otsus. Karena itu, UU Otsus ini butuh penguatan bukan perubahan. Akar-akar persoalan yang ada di Papua harusnya jadi acuan pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan nasional.

“Sekarang yang kita dorong pemerintah pusat agar yang jadi stekholder dalam meminta pandangan pembangunan di Papua, yang pertama adalah tokoh adat, kedua tokoh agama, dan terakhir baru percaya dengan pemerintah” ungkapnya.

Sependapat dengan diatas, tokoh asal Papua  Thaha al- Hamid juga menuturkan bahwa Otsus memang perlu dievaluasi. Menurutnya Otsus itu tidak ada kata berhenti, dia akan selalu ada. Kalau ada pikiran Papua tidak percaya dengan Jakarta, dan Jakarta tidak percaya Papua, itu merupakan pemikiran separatis.

Baca Juga:  Merespon Gerakan Separatis di Papua

“Yang selalu menggangu pikiran kita, adalah pelanggan HAM. Mesti berani melihat kedepan lihat prespektif yang baru,” terang Thaha dalam webinar yang sama.

“Otsus itu silakan tetap berjalan, bahwa dilihat ada kekurangan jawabannya YA. Mari kita duduk bicara karena tidak ada yang sempurna, kekurangan ada di dua belah pihak,” lanjutnya.

Tokoh sentral Papua ini yang sempat menjadi banyak perbincangan di sosial media berharap agar dana Otsus yang dikucurkan sebagai jalan tengah untuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

“Otsus ini merupakan win win solution dan ini adalah kesepakatan bersama, mau tidak mau, suka tidak suka jika ada kelemahan mari kita benahi. Hal lain yang harus dibicarakan adalah pengelolaan otonomi kedepannya,” terang Thaha Al- Hamid dengan tegas. (aw)

Komentar

Berita Lainnya