oleh

DKPP Minta Presiden Laksanakan Putusan PTUN Terkait Evi Novida

JAKARTA, SUARADEWAN.com — Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Muhammad menanggapi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang mengabulkan gugatan Evi Novida Ginting terkait pemberhentiannya sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Muhammad mengatakan amar putusan PTUN yang mewajibkan rehabilitasi nama baik Evi Ginting dan memulihkan kedudukannya sebagai anggota KPU RI, perlu dilaksanakan oleh Pemerintah.

banner 1280x904

“Terhadap amar putusan PTUN yang mengoreksi vonis DKPP dari pemberhentian menjadi rehabilitasi, perlu diluruskan oleh Presiden sebagai representasi Pemerintah,” kata Muhammad dilansir Antara, Kamis (23/7).

Baca juga  Arif Budiman Dirawat Karena Covid-19, Ilham Saputra Ditunjuk Jadi Plh Ketua KPU RI

Muhammad menjelaskan dalam perspektif hukum tata negara, Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bertugas membentuk undang-undang. Salah satunya adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 yang di dalamnya merumuskan kelembagaan DKPP.

Sehingga, menurut Muhammad, putusan DKPP yang menyatakan Evi Ginting melanggar etika penyelenggara pemilu sudah sesuai dengan prosedur.

“Atas kesepakatan bersama Pemerintah dan DPR, desain kelembagaan DKPP telah dirumuskan dalam UU Pemilu sebagai peradilan etika, serta diberi wewenang memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran etika penyelenggara pemilu,” kata mantan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI tersebut.

Baca juga  Soal Eks Komisioner KPU Evi Novida, DKPP Sebut PTUN Urusi Hukum Bukan Etik

Evi Novida Ginting diberi sanksi pemberhentian tetap atas pelanggaran kode etik sebagai penyelenggara pemilu, karena mengintervensi proses penetapan perolehan suara dari salah satu caleg DPRD Provinsi Kalimantan Barat pada Pemilu 2019.

Atas dasar putusan DKPP tersebut, Presiden Joko Widodo kemudian menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2020 pada 23 Maret lalu. (mer)

Komentar