oleh

Dikritik DPR Tentang Darurat Sipil, Kapolri: Kepentingan Masyarakat Adalah Hukum Tertinggi

JAKARTA, SUARADEWAN.com — Sejumlah anggota Komisi III DPR RI mengkritik kebijakan darurat sipil yang ditetapkan pemerintah untuk mencegah penyebaran virus Corona (COVID-19). Kapolri Jenderal Idham Azis menegaskan pemerintah belum memutuskan memberlakukan kebijakan darurat sipil.

Kritik-kritik terhadap kebijakan darurat sipil itu disampaikan sejumlah anggota Komisi III saat menggelar rapat dengan Kapolri Jenderal Idham Azis secara virtual yang disiarkan di Facebook DPR, Selasa (31/3/2020).

Menanggapi kritik dari koleganya, Kapolri Jenderal Idham Azis mengatakan bukan dalam kapasitasnya menjawab kritik soal kebijakan darurat sipil.

“saya kira Polri tidak dalam kapasitas untuk memberikan komentar atau tanggapan. Saya sebagai aparat penegak hukum, aparat pemerintah, saya samina wa athona sama pemerintah RI,” ucap Idham.

Baca juga  7 PDP di Palu Dinyatakan Positif Corona, Salah Seorang Diantaranya Diduga Anggota DPRD

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana mengeluarkan kebijakan darurat sipil untuk mencegah penyebaran virus Corona di Indonesia. Kebijakan darurat sipil akan dipadukan dengan pembatasan sosial berskala besar.

“Saya minta kebijakan pembatasan sosial berskala besar, physical distancing dilakukan lebih tegas, disiplin, dan lebih efektif lagi, sehingga tadi juga sudah saya sampaikan bahwa perlu didampingi adanya kebijakan darurat sipil,” kata Jokowi dalam rapat terbatas laporan Gugus Tugas COVID-19, yang disiarkan lewat akun YouTube Sekretariat Presiden, Senin (30/3).

Kepada Anggota Komisi III DPR Kapolri Jenderal Idham Azis menegaskan jika Kepolisian Republik Indonesia masih lebih mengedepankan tindakan yang sifatnya preventif.

“Seperti yang tadi saya katakan bahwa alhamdulillah masyarakat di Indonesia kita ini masih lebih bisa hanya dengan kita mengimbau, bahwa mereka juga sadar kepentingan ini adalah untuk kepentingan bagi masyarakat. Dalam maklumat (Kapolri), kita sudah cantumkan bahwa kepentingan masyarakat adalah hukum tertinggi,” papar Idham.

Baca juga  Sebelum Corona, 6 Pandemik Ini Juga Terburuk Sepanjang Sejarah

Saat merespons kritik, Idham menjawab lugas soal darurat sipil. Dia menegaskan kebijakan darurat sipil belum diterapkan oleh pemerintah.

“Sekali lagi, tentang darurat sipil atau, tentang pembatasan sosial berskala besar, itu kan belum jadi keputusan pemerintah. Jadi, kita menunggu saja. Yang saya ingin menggarisbawahi bahwa Polri siap apa pun yang menjadi kebijakan pemerintah kami siap melaksanakan dan mengamankan,” papar Idham. (de)