oleh

Dewi Aryani Dorong IDI Klarifikasi Pemecatan Dokter Penemu Pengobatan Cuci Otak

SEMARANG, SUARADEWAN.com — Politikus PDI Perjuangan yang juga Anggota Komisi IX DPR RI Dewi Aryani menyatakan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) wajib mengklarifikasi kasus Brigjen TNI dr Terawan Agus Putranto selaku penemu modifikasi Digital Substraction Angiogram (DSA) atau pengobatan cuci otak. Sebab, persoalan itu mulai meresahkan banyak pihak.

Dewi Aryani mengatakan hal itu terkait dengan putusan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) PB IDI yang memecat dr Terawan atas pelanggaran kode etik. Dewi yang pernah terapi DSA dr Terawan pada tahun 2017 menyarankan agar Komisi IX (Bidang Kesehatan dan Keternagakerjaan) DPR RI untuk segera memanggil IDI dan pihak dr Terawan.

banner 1280x904

Pemanggilan sebagai klarifikasi publik agar masalah menjadi jernih, tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat. “Semua rumah sakit ‘kan punya tim etik dan hukum. Maka, pihak tim RSPAD juga harusnya nanti ikut dipanggil. Seharusnya mereka melindungi pegawai-pegawai di rumah sakit tersebut,” katanya di Semarang, Rabu (4/4) sore.

Baca juga  Mengharap Profesionalitas KPK dalam Kasus Korupsi e-KTP

Ia mempertanyakan kenapa IDI sampai melakukan pemecatan. Oleh karena itu, Komisi IX perlu memanggil IDI supaya publik mengetahui pula fungsi tim etik hukum itu berjalan atau tidak.

Dewi juga menyesalkan karena praktik cuci otak sudah berjalan sekian tahun mengobati ribuan orang, kenapa tiba-tiba sekarang dinilai melanggar etik? “Kalaupun ada pelanggaran seharusnya sejak awal sudah disetop. Di rumah sakit ‘kan ada tim etik, ada para dokter senior yang paham tentang etik kedokteran dan clinical pathway. Pegangan mereka ‘kan itu. Sampai ada di brosur, bahkan dipromosikan,” katanya.

Baca juga  Jajal Papua dengan Motor Trail, Ini Pesan yang Ingin Disampaikan Presiden

Jika pelanggarannya hanya administrasi, menurut Dewi, mestinya ada solusinya, bukan pemecatan. Kalau dinilai berat, IDI dan pihak Terawan harus menjelaskan kepada publik supaya tidak makin meresahkan dan jadi polemik berkepanjangan.

“Pemecatan juga ada kriterianya. Maka, harus dijelaskan pelanggaran beratnya apa saja dan kenapa setelah bertahun-tahun praktiknya berjalan?” tanyanya. (antara)

Komentar