oleh

Desak Cabut Moratorium Tenaga Kerja, Kapten Indonesia Layangkan Protes ke Kemanaker

JAKARTA, SUARADEWAN.com –  Komunitas Penyedia Tenaga Kerja Internasional (KAPTEN) Indonesia kembali melayangkan protesnya kepada Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker RI) atas sikap pemerintah yang belum mencabut moratorium pekerja untuk bekerja luar negeri.

Ketua Umum Kapten Indonesia, Abdul Rauf, mengatakan bahwa kondisi pasca pandemik atau new normal justru  memperburuk dunia ketenagakerjaan. Mulai dari dipendingnya undang-undang omnibuslaw Ketenagakerjaan, terjadinya gelombang Pemberhentian Hak Kerja (PHK) baik perusahaan lokal maupun global, resesi Ekonomi bagi pekerja dan perusahaan, Pemulangan Massal Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan yang paling fundamental adalah Kementerian Tenaga Kerja belum membuka Izin para pekerja untuk keluar negeri.

banner 1280x904

“Sementara permintaan sangat besar, sehingga kami dari pihak Komunitas Penyedia Tenaga Kerja Internasional (KAPTEN) Indonesia menganggap sikap pemerintah tidak proaktif untuk mendengarkan keluhan gressroot atau masyarakat bawah,” kata Abdul Rauf dalam keterangan persnya kepada media, Jakarta, Selasa (30/06).

Maka, menurut Abdul Rauf, efeknya pada perusahaan baik PT, LPK, BLK dan semua yang terkait berhenti untuk melakukan pemberangkatkan. Sementara, lanjut Rauf, demand (permintaan) tenaga kerja sangat besar.

Baca juga  Pembukaan Moratorium PMI ke 3 Negara, Kapten Indonesia: Ini Langkah Kongkret

“Oleh karenanya kami dari KAPTEN Indonesia mengusulkan dan mendesak pemerintah khususnya Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia untuk membuka kembali moratorium ketenagakerjaan PMI kita,” tegas Rauf saat wawancara.

Ia menilai, permintaan dari berbagai negara sudah sangat besar. Jepang, misalnya, sudah sangat menanti warga negara Indonesia untuk kembali bekerja disana, kuota SSW (Special Skill Work) saja mempunyai 345.150 orang dengan 14 item pekerjaan, dan akan dihabiskan selama 5 tahun sejak tahun lalu 1 April 2019.

“Kuota ini terbuka untuk semua negara yang memiliki Kerjasama Bilateral, dan apabila kita terlambat menyambut peluang ini tentu akan beralih ke negara lain.  Tentu sebagian besar negara-negara lain juga sudah membuka kembali para pekerja untuk datang ke negaranya sesuai syarat dan ketentuan negara setempat,” lanjut Rauf.

Menurut aktvis GP Ansor ini, langkah kongkrit yang perlu diambil pemerintah di era New Normal ini adalah, Pertama, mengkonsolidasi kembali semua perusahaan-perusahaan yang Kompeten untuk berlomba mengambil peluang ini.

Kedua, lanjut Rauf, memberikan kemudahan kepada semua Penyedia Tenaga Kerja untuk bersama-sama mengambil langkah percepatan pemberangakatan PMI. Ketiga, restrukturisasi pengelolaan dan Penguatan SDM berskala Internasional untuk berlomba dengan negara-negara lain dalam hal penguatan SDM PMI kita.

Baca juga  2023 Kapten Sumbang Ide Cerdas di PBB

“Keempat memberikan stimulan kepada PMI yang baru balik dari negara luar untuk mendapatkan pekerjaan di daerah masing-masing, Kelima, memberikan keleluasaan kepada calon PMI yang kekurangan dana untuk mengakses perbankan,” terang pria asli Makassar ini terkait solusi-solusi yang harus diambil pemerintah.

“Dengan demikian, Perusahaan Penyedia tenaga kerja dan calon PMI bisa bernafas legah dengan adanya dukungan FULL POWER dari pemerintah,” lanjutnya.

Untuk itu, pihaknya dalam hal ini organisasi yang fokus pada kesejahteraan dan kemerdekaan migran KAPTEN INDONESIA menyatakan sangat mendukung desakan Kepala BP2MI kepada Kemenaker agar segera mencabut moratorium ketenagakerjaan.

“Kapten Indonesia juga sangat mendukung desakan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ( BP2MI ) Kepada Kemenaker RI untuk membuka kembali Moratorium dengan negara lain, demikian dan terima kasih,” tutup Abdul Rauf Ketua Umum Kapten Indonesia. (aw)

Komentar