oleh

Dampingi Warga ke MTSN 1 Tangsel, JPPI Temukan Kejanggalan Baru

TANGSEL, SUARADEWAN.com – Dampingi warga Kelurahan Bambu Apus Slamet Santoso (33) ke MTSN 1 Pamulang, di Jalan Panjajaran, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) temukan kejanggalan baru.

Kejanggalan tersebut, dirasakan setelah pihak warga dan JPPI bertemu dengan panitia penyelenggara Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2017.

banner 728x419

Koordinator Advokasi JPPI Nailul Faruq menuturkan, JPPI mendapati adanya ketidaktransparan antara komite sekolah dengan pihak penyelenggara PPDB tahun ajaran 2017. Hal tersebut, terbukti saat warga yang didampingi JPPI minta rincian pembayaran sekolah, pihak sekolah malah melempar ke komite.

“Salah satu pihak panitia, ibu Eka tadi mengatakan, bahwa dia tidak punya rincian terkait pungutan biaya sebesar Rp. 3.165.000 itu. Menurutnya, semua ada di komite sekolah. Sementara dia sendiri hanya memiliki rincian syarat pemberkasan saja,” tutur Nailul Faruq, pada Senin (17/7).

Melihat kondisi tersebut, Nailul meminta komite sekolah untuk lebih transparan dalam pembiayaan pendidikan, jangan sampai pihak sekolah tidak tahu.

Baca Juga:  JPPI Kantongi Tujuh Macam Kasus Selama PPDB 2017 Berlangsung

“Sekolah ini buka cuma milik komite sekolah, pihak petugas PPBD semestinya tahu rincian pembiayaan itu. Ini ada apa?, sementara tadi, Kepala sekolah hanya bisa menjelaskan soal rincian umum saja, yang menelan biaya sebesar Rp. 2.515.000. Sedangkan untuk biaya khusus sebesar Rp. 650.000 tidak dijelaskan,” ujarnya.

Nailul juga meminta tugas komite sekolah lebih difokuskan untuk mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan berkualitas.

“Komite sekolah juga harus transparan dalam mengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaran dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan,” tukasnya.

Ditempat yang sama, Kepala Sekolah MTSN 1 Tangsel Ulik Widiantoro menegaskan, bahwa biaya yang dibebankan tadi bukan atas kehendak sekolah. Melainkan hasil kesepatan wali murid dengan kepala sekolah yang digunakan untuk peningkatan mutu yang tidak dibiayai oleh Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA).

Baca Juga:  Proses Pembangunan Proyek Tol Serpong-Cinere Diprotes Keras OKP Ganespa

Seperti kegiatan ekstrakulikuler, lomba-lomba qiyamul lail, honor guru dan karyawan non PNS, pengelolaan sampah, pengajian dan lain sebagainya.

“Kami pihak sekolah sudah menyediakan form kesediaan untuk siswa yang tidak mampu, agar mengisi sesuai dengan kemampuan. Jadi tidak ada unsur paksaan, bisa jadi kerabat pak Slamet ini tidak ikut rapat sebelumnya dengan komite sekolah,” jelasnya.

Seperti diketahui, pengembangan mutu hasil kesepakatan bersama yang dilakukan oleh pihak komite sekolah dengan wali murid meliputi beberapa hal. Diantaranya seperti, kegiatan manasik haji, outdoor penjas hiking, motivasi belajar, outbond caracter, honor pengelola data emis, pelatihan photoshop dan corel draw, pembelian buku paket K.13 yang tidak dicover oleh DIPA, ujian mata pelajaran terapan bahasa inggris, matematika kelas VIII dan yang terakhir tes penempatan dari kelas tujuh ke kelas delapan. (fn)

Komentar

Berita Lainnya