oleh

CV Tenjo Maju Kembali Melanjutkan Operasi Secara Ilegal

SUKABUMI, SUARADEWAN.com – Wakil Ketua Internal Dewan Pimpinan Nasional  Lembaga Pemantau Penyelenggara Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (DPN LP3 NKRI) Nurchalis Patty mengatakan CV Tenjo Maju masih melakukan kerja nakalnya dengan kembali melakukan operasi perusahaan tersebut.

Sebagaimana maftum, sesuai pemberitahuan perkembangan hasil pemeriksaan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Provinsi Jawa Barat tanggal 1 April 2020. Berkaitan dengan tindak lanjut laporan, Tim Pemeriksa ORI Perwakilan Provinsi Jawa Barat telah melakukan pertemuan dengan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Barat.

banner 1280x904

Menurut Nurchalis, adapun hasil pertemuan sebagai berikut : “Pertama, pihak Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat bahwa tidak ada informasi terkait dengan perkembangan hak penggunaan lahan. Kedua, dikarenakan CV Tenjo Maju tetap beroperasi, Dinas ESDM mengeluarkan surat teguran pertama untuk menghentikan sementara produksi. Dinas ESDM telah melakukan peninjauan lapangan tanggal 13 Maret 2020 dengan temuan CV Tenjo Maju masih beroperasi,” tulis Nurchalis Patty kepada suaradewan.com, Jum’at (08/05).

Adapun ketiga, lanjut Nurchalis Patty, selanjutnya Dinas ESDM menyampaikan kepada tim pemeriksa akan menerbitkan surat teguran kedua. Point keempat, pihak Dinas ESDM menyampaikan  berdasarkan Permen ESDM terhadap tahapan – tahapan pencabuatn izin CV Tenjo Maju.

“Kelima, pihak DPMPTSP  menyampaikan perihal PP No. 1 Tahun 2017  tentang pelaksanaan usaha Minerba. Dan keenam adalah berkaitan dengan Hak Pengelolaan lahan yang harus dimiliki oleh CV Tenjo Maju,” tulisnya.

Baca juga  Izin Usaha Pertambangan CV Tenjo Maju Sukabumi Bermasalah

Diterangkan Nurchalis, sesuai dengan pantauan SJ KPK bahwa saat ini CV Tenjo Maju terus melanjutkan kegiatan operasi dan telah ada pula mesin pencuci pasir yang belum memiliki Amdal.

“Hal ini dibenarkan oleh beberapa orang warga masyarakat dilingkaran lokasi tambang. Ternyata teguran Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat kepada CV Tenjo Maju hanyalah kertas sampah,” ucapnya.

Diketahui, lokasi Tambang CV Tenjo Maju yang terletak di Kampung Peer Desa Tenjojaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi masih terdapat Plang Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, karena  lahan eks HGU tersebut sedang ditangani Kejaksaan Negeri Sukabumi dan telah menetapkan mantan Kakantah Sukabumi sebagai tersangka.

“Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat dianggap Tidak mampu melakukan pembinaan dan pengawasan,” tulisnya.

Berdasarkan hal tersebut, tulis Nurchalis, Dewan Pimpinan Nasional Lembaga Pemantau Penyelenggara Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (DPN LP3 NKRI) mendesak kepada Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat untuk menerbitkan rekomendasi sebagai berikut :

  1. Ombudsman RI merekomendasikan kepada menteri Dalam Negeri untuk dilakukan pembinaan terhadap Gubernur, DPMPTSP, DESDM Jawa Barat yang dianggap tidak mampu melaksanakan amanah UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Minerba dan UU No. 39 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup.
  2. Ombudsman RI Merekomendasikan kepada Gubernur Jawa Barat untuk mencabut IUP CV Tenjo Maju yg diterbitkan oleh DPMPTSP melalui Pertek DESM Provinsi Jawa Barat yang dianggap ilegal.
  3. Ombudsman RI merekomendasikan kepada Polda Jawa Barat untuk memanggil dan memeriksa DPMPTSP dan DESDM Jawa Barat sesuai isyarat pidana UU No. 4 Tahun 2009 dan UU No. 32 Tahun 2009.
  4. Ombudsman RI merekomendasikan kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Cq Kejaksaan Negeri Sukabumi untuk memanggil dan memeriksa DPMPTSP dan DESDM Provinsi Jawa Barat terkait penanganan kasus jilid dua eks HGU Tenjojaya.
  5. Ombudsman RI merekomendasikan kepada Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat untuk mempercepat reforma agraria di lahan eks HGU Tenjojaya seluas 299 hektar untuk kesejahteraan rakyat.
Baca juga  Ombudsman Didesak Cabut Izin Tambang Tenjo Maju Sukabumi

Nurchalis menegaskan bahwa permintaan kepada ORI Perwakilan Provinsi Jawa Barat tersebut telah disampaikan lewat surat resmi pada tanggal 6 April 2020 Perihal Tangggapan atas pemberitahuan perkembangan hasil pemeriksaan yang ditjujukan kepada Ombudsman Perwakilan Jawa Barat dengan Tembusan Kapolda Jawa Barat, Kajati Jawa Barat, Kanwil BPN Jawa Barat, DPMPTSP Jawa Barat, DESDM Jawa Barat, Kajari Sukabumi.

“Pihak Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat dan CV Tenjo Maju belum memberikan klarifikasi hingga berita ini diterbitkan,” tutupnya. (aw)

Komentar