oleh

Catatan KIPP Indonesia tentang Posisi PKPU Cakada Bermasalah

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Menanggapi adanya usulan dari beberapa pihak, agar KPU mengubah PKPU Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Kepala Daerah, khususnya untuk mengakomodir cakada yang tersangkut hukum, KIPP Indonesia berpandangan bahwa :

  1. Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada dan PKPU Nomor 3 tentang pencalonan Kepala Daerah dalam Pilkada serentak tahun 2018, telah mengatur dengan baik perihal pencalonan dan penggantian cakada.
  2. Cakada yang bisa diganti setelah masa penetapan Cakada dalam Pilkada adalah cakada yang meninggal dunia atau berhalangan tetap.
  3. Cakada yang mengalami masalah hukum, tidak termasuk di dalam kriteria sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang dan maksud dari pembuat undang-undang.
  4. Cakada yang bermasalah hukum, termasuk yang menjadi tersangka dalam kasus korupsi, harus diperlakukan sebagaimana kasus hukum pada umumnya, dengan asas praduga tak bersalah, dengan kepastian hukum sampai memiliki kekuatan hukum tetap, sebagai dasar pertimbangan posisinya dalam pencalonan di Pilkada.
  5. Bahwa dalam pelaksanaannya, untuk cakada yang terkena kasus hukum tersebut, mengalami perubahan konstelasi politik dalam pilkada, hal itu merupakan dinamika dalam demokrasi dan pembetantasan korupsi di daerah.
  6. Selama ini proses hukum dan proses politik dalam pilkada tetap bisa berjalan dan tidak terjadi kebuntuan hukum.
  7. KPU seyogyanya tetap konsentrasi pada tugas dan kewenangannya, untuk menyelenggarakan Pilkada serenatk tahun 2018, sampai terpilih kepala daerah di 171 daerah di seluruh Indonesia.

Demikian pandangan KIPP Indonesia terkait adanya usulan beberapa pihak agar KPU mengeluarkan perubahan PKPU tentang pencalonan Cakada dalam Pilkada 2018, Karen adanya beberapa cakada yang tersangkut hukum, khususnya dalam kasus korupsi. (AW)

banner 1280x904

Sumber: Media Center BAWASLU RI

Komentar