oleh

Cadangan Beras Pemerintah Minus 27.888 ton, DPR Bela Bulog dan Persalahkan Pemerintah

JAKARTA, SUARADEWAN.com — Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Viva Yoga Mauladi mempertanyakan cadangan beras pemerintah yang minus 27.888 ton per 12 Maret 2018.

Diungkapkan oleh Yoga bahwa Fakta cadangan beras pemerintah yang minus tersebut berdasarakan paparan Dirut Bulog dalam RDP Komisi IV dengan Dirut Bulog di DPR.

“Artinya, pemerintah utang beras ke Bulog yang stoknya sebesar 642.612 ton. Padahal sempat dikatakan Menteri Pertanian, bahwa Indonesia surplus beras,” kritik Viva Yoga Mauladi, politikus Partai Amanat Nasional (PAN) dalam siaran pers yang diterima, Rabu (14/3).

Yoga juga mengkritisi Bulog yang seakan-akan dijadikan sebagai sapi perah untuk program-program pencitraan pemerintah. Akibatnya cadangan beras pemerintah minus, karena Bulog dibuat tidak berdaya untuk menyerap gabah atau beras petani.

Baca juga  Ribuan Ton Beras Untuk Suriah dari Masyarakat Indonesia

“Bulog dibuat tidak berdaya oleh pemerintah. Bulog dijadikan sebagai sapi perah untuk program-program pencitraan pemerintah,” tambah Viva.

Menurut Yoga Bulog dihadapkan pada posisi yang serba salah. Bulog tidak punya kemampuan untuk melakukan penyerapan gabah petani. Mengingat Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang ditetapkan pemerintah kepada Bulog dalam membeli beras petani jauh lebih rendah dari harga di pasaran.

Yoga mengatakan, sesuai Inpres No 5 Tahun 2015, HPP bagi Bulog dalam membeli gabah kering panen adalah sebesar Rp 3.700 per kilogramnya, gabah kering giling Rp 4.600. Sedangkan harga beras medium sebesar Rp 7.300. Harga tersebut jauh dibawah harga pasaran.

Akibatnya, petani atau masyarakat lebih memilih menjual ke pasaran dibanding ke Bulog. Yoga mengatakan, Bulog tidak memiliki kemampuan untuk melakukan penyerapan gabah atau beras. Sementara pemerintah pun belum mau merevisi HPP.

Baca juga  Menteri Pertanian Ajari Petani Putuskan Mata Rantai Tengkulak Gabah

Menurut Yoga, sebenarnya masalahnya adalah kemampuan Bulog dalam menyerap gabah petani tidak dilindungi oleh peraturan. Karena situasi dan kondisi di lapangan yang menyebabkan Bulog kesulitan dalam melakukan penyerapan. Hal tersebutlah yang membuat cadangan beras pemerintah minus.

Selanjutnya, Yoga mendesak pemerintah segera mencari upaya preventif dan solutif dalam mengatasi permasalahan itu. Apalagi dalam beberapa bulan lagi akan masuk bulan Ramadhan dan kebutuhan beras meningkat. “Selain itu, kami juga mendesak pembentukan Lembaga Pangan Nasional sesuai dengan UU No 18 Tahun 2012 tentang Pangan,” tutupnya. (rep

Komentar