oleh

Bertandang Ke Tangsel, Gubernur Banten Wahidin Halim Sinkronisasi Pembangunan Daerah

TANGSEL, SUARADEWAN.com – Gubernur Provinsi Banten Wahidin Halim (WH) bertandang ke Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Selatan (Tangsel) di Jalan Raya Maruga, Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, dalam rangka sinkronisasi pembangunan daerah, pada Senin (18/9).

Didampingi Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany, Wahidin Halim mengatakan, pertemuan kali ini membahas terkait semua pembangunan di daerah, bukan hanya persoalan jalan, tapi semuanya.

banner 1280x904

“Kami mendengar, merekam dan mencatat apa yang menjadi persoalan pembangunan di Tangsel. Saya pun belum tau berapa persentase pembangunan yang sudah berlangsung,” kata Wahidin Halim.

Akan tetapi, Wahidin melanjutkan, sebagai kota baru, Tangsel merupakan kota yang cukup pesat perkembangannya. Hanya saja ada beberapa persolan yang harus dibenahi.

Baca juga  Rombongan Study Banding Republik Demokratik Timor Leste Kunjungi Puspemkot Tangsel

“Tangsel kota baru, tapi perkembangannya cukup pesat. Hanya saja, ada beberapa yang harus dibenahi terkait tempat sampah. Seperti Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah, belum teratasi dan ruang publik saja,” imbuhnya.

Ditempat yang sama, Airin menjelaskan bahwa, pertemuannya dengan Gubernur Banten juga, pertama membahas perihal masukan mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan penyusunan RPJMD Gubernur terpilih periode tahun 2017-2022. Kedua membahas persoalan permasalahan yang dialami Kota Tangsel dalam rangka proses pembangunan aset-aset provinsi yang ada di Kota.

Baca juga  Peringati Hari Lahir Pancasila, Airin Bacakan Sambutan Presiden RI

“Tadi membahas mengenai masukan dan penyusunan RPJMD, tadi juga membahas persoalan Kota Tangsel terkait pembangunan aset-aset Provinsi yang ada di Kota, contohnya Jalan Siliwangi Pamulang,” jelasnya.

Selain itu, Airin mengaku membahas perihal persoalan TPA regional, yang Peraturan Daerah (Perda) nya sudah ada di Provinsi Banten.

“Harapannya mudah-mudahan Perda di Provinsi bisa membantu untuk memfasilitasi dengan Kabupaten dan lain. Kita siap bayar fee-nya, karena pembebasan lahan agak sulit. Maka kita berharap provinsi bisa memfasilitasi di Kota dan Kabupaten lain,” pungkasnya. (FN)

Komentar