oleh

Berkat PP 18/2017, Tunjangan Anggota DPRD Akan Naik 4 Kali Lipat

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Berkat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Nominal tunjangan untuk anggota serta pimpinan DPRD se-Indonesia akan naik 4 lipat.

Penambahan jenis dan nominal tunjangan bagi anggota DPRD ini sebagaimana diungkapkan Dirjen Otda Kemendagri Sumarsono beberapa waktu lalu akan membuat anggota DPRD lebih nyaman.

“Yang paling ada perubahan adalah tunjangan alat kelengkapan. Ini juga ada perubahan. Ada juga sistem penanggungjawaban biaya operasional Dewan itu dulu kan at cost, sekarang 20% at cost. Jadi sekarang lebih nyaman,” ucap Sumarsono di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Selasa (20/6/2017) lalu.

Untuk merealisasikan hal itu, DPRD DKI menggelar rapat dengan Biro Kepala Daerah dan Biro Hukum. Rapat itu membahas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang kenaikan tunjangan anggota DPRD dan pertanggungjawaban gubernur DKI. 

Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik mengatakan kenaikan tunjangan anggota mencapai Rp 12 juta. Taufik menyebut kenaikan tunjangan tersebut harus diatur dalam perda agar bisa direalisasikan. 

“Kenaikannya cuma 4 kali uang representasi. Uang representasinya Rp 3 juta, kalau naik jadi Rp 12 juta kira-kira segitu,” ujar Taufik di gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (7/7/2017).

PP 18/2017 resmi diundang-undangkan pada 2 Juni 2017. Dengan demikian, aturan soal tunjangan untuk anggota DPRD yang sebelumnya diatur dalam PP 24/2004 tidak lagi berlaku.

Fasilitas bagi anggota DPRD juga ditambah, dari rumah jabatan, rumah dinas, hingga kendaraan dinas. Bahkan bila pimpinan DPRD tidak memakai kendaraan dinas, mereka akan mendapat uang transportasi. 

Kini, anggota DPRD juga mendapat tunjangan komunikasi. Tunjangan komunikasi bagi anggota DPRD dibagi menjadi 3 kategori. Kategori tinggi mendapat tunjangan komunikasi 7 kali uang representasi, kategori sedang mendapat 6 kali uang representasi, dan kategori rendah mendapat 5 kali uang representasi. 

Taufik berpendapat kenaikan tunjangan itu adalah hal yang wajar. Ia meminta pihak eksekutif segera mengusulkan perda untuk itu. 

“Jadi kalau mau dilaksanakan harus ada perda, PP 18 yang mengatur soal tunjangan itu. Walaupun kenaikannya nggak terlalu signifikan tapi wajarlah kalau naik,” kata politisi Partai Gerindra ini. 

“Perda dapat diusul inisiatif DPRD atau diusulkan oleh eksekutif. Kalau diusulkan oleh DPRD memerlukan waktu yang panjang,” sambung dia. 

Taufik menuturkan pembahasan hal ini telah dibatasi waktunya tidak boleh melebihi 3 bulan. Sedangkan ini sudah molor satu bulan dan belum ada usulan. 

“Ada batas waktunya, dalam ketentuan PP 18 itu 3 bulan harus ada perdanya. Sekarang sudah sebulan, udah lewat tinggal sisa waktu dua bulan gimana caranya,” tuturnya. 

Ia menegaskan perda ini dibuat bukan semata-mata untuk kenaikan tunjangan, namun pelaksanaan PP 18 itu. Jika Perda itu rampungkan, kenaikan itu bisa dilakukan pada 2017. 

“Bisa, tadi saya bilang naiknya si tidak signifikan tapi menurut saya baik. Pelaksanaan PP itu yang penting. PP itu kan harus dilaksanakan disetiap daerah,” ucap Taufik. (DET)

Komentar