oleh

Berikut Capaian Kinerja DPR RI Selama Masa Sidang 2016-2017

FUNGSI ANGGARAN

Dalam pelaksanaan fungsi anggaran, DPR sudah menyelesaikan pembahasan dan menyetujui RUU tentang APBN. Dalam setiap pembahasan APBN bersama dengan pemerintah, DPR berpedoman & berupaya mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya melalui alokasi dana desa pada tahun 2017 sebesar Rp60 triliun, meningkat 188,93 persen dibandingkan tahun 2015.

banner 1280x904

Upaya lain adalah peningkatan porsi alokasi transfer ke daerah dalam anggaran belanja negara. Sejak tahun 2015, rata-rata porsi alokasi transfer ke daerah mencapai 36,32 persen setiap tahunnya. Angka ini meningkat signifikan dibandingkan 5 tahun lalu yang hanya 32,09 persen.

Keyakinan DPR bahwa percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia hanya dapat dicapai dengan percepat proses pembangunan. Dalam setiap pembahasan anggaran negara, DPR juga tetap memperhatikan pertimbangan yang disampaikan oleh DPD RI.

FUNGSI PENGAWASAN

DPR diharapkan dapat meningkatkan fungsi pengawasan pelaksanaan keuangan negara di kementerian/lembaga. DPR diharapkan dapat meningkatkan fungsi pengawasan sehingga tercipta check and balances terhadap keuangan negara. Pelaksanaan fungsi pengawasan DPR pada Tahun Sidang 2016-2017 dilakukan melalui rapat dan kunjungan kerja. Fungsi pengawasan merupakan fungsi DPR yang bertujuan untuk memastikan kebijakan pemerintah benar-benar dijalankan dengan baik. Fungsi pengawasan juga dilaksanakan terkait permasalahan yang belum dapat diselesaikan pemerintah sampai saat ini.

Pelaksanaan fungsi pengawasan DPR sangat dinamis sesuai dengan perkembangan dan kondisi di masyarakat. Pengawasan yang dilakukan DPR merupakan bagian dari prinsip checks and balances dalam sistem kekuasaan dan ketatanegaraan.

Setelah Rapat Paripurna DPR RI dalam rangka HUT DPR RI, Pimpinan dan Anggota DPR RI melakukan pemotongan tumpeng. #HUT72DPR

Selama Tahun Sidang 2016-2017, DPR telah membentuk 2 Pansus non-RUU, yaitu Pansus Angket Pelindo II dan Pansus Angket KPK. DPR juga telah membentuk 7 (tujuh) Tim Pengawas, Timwas TKI, Timwas Otsus, Timwas Haji. Pansus dan Tim Pengawas merupakan bentuk komitmen DPR dalam rangka memberikan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. DPR membentuk 65 Panja pada Alat Kelengkapan DPR dan 13 Panja di antaranya telah selesaikan tugas serta menghasilkan rekomendasi.

DPR melalui Komisi telah memberikan pertimbangan dan persetujuan pengangkatan terhadap 15 (lima belas) pejabat publik. DPR juga telah memberikan pertimbangan terhadap 23 Calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh untuk negara-negara sahabat.

PENYERAPAN ASPIRASI

DPR juga perlu menghimpun, menyerap, dan menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat. Pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat yang disampaikan ke DPR saat ini telah difasilitasi dalam berbagai bentuk dan media. Perubahan terpenting dalam penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat adalah diberlakukannya sistem satu pintu.

Sampai dengan tanggal 10 Agustus 2017, surat pengaduan yang ditujukan ke DPR, Pimpinan DPR maupun Komisi berjumlah 4.173 surat. DPR masih merupakan lembaga yang dipercaya untuk menyalurkan aspirasi. Seluruh pengaduan/aspirasi yang masuk ke DPR, baik melalui surat, website, maupun SMS, telah diteruskan kepada komisi terkait. Berbagai pengaduan/aspirasi masyarakat tersebut telah ditindaklanjuti melalui pembentukan Panja Pengawasan.

DIPLOMASI PARLEMEN

Aktivitas diplomasi parlemen juga merupakan bagian tidak terpisahkan dari pelaksanaan tugas konstitusional DPR. DPR secara aktif dan konsisten memperjuangkan kepentingan nasional dan menaruh perhatian pada isu-isu internasional. Bahkan DPR diberi kepercayaan untuk pimpin jabatan penting di beberapa organisasi parlemen internasional seperti di IPU dan GOPAC. Selama Tahun Sidang 2016-2017, isu-isu internasional yang menjadi perhatian DPR. Sementara itu, untuk dukung penguatan kerja sama bilateral, DPR telah adakan pertemuan bilateral dengan parlemen negara sahabat.

PENGUATAN KELEMBAGAAN

Hingga Tahun Sidang 2016-2017, penguatan kelembagaan DPR sebagai lembaga legislatif terus dilakukan. Seluruh kegiatan penguatan kelembagaan DPR ini dapat dilihat berdasarkan implementasi kebijakan kerumahtanggaan dan anggaran DPR. Pimpinan DPR turut aktif memastikan seluruh kegiatan prioritas untuk menunjang peningkatan kinerja DPR.

Peningkatan kinerja DPR melalui penyusunan blue print reformasi DPR yang disusun oleh Tim Implementasi Reformasi DPR. Dalam rangka penguatan kelembagaan, MKD terus berusaha mewujudkan integritas dan akuntabilitas Anggota DPR melalui Kode Etik DPR. Penegakan Kode Etik DPR, hal tersebut dilakukan guna menjaga dan meningkatkan kehormatan Anggota DPR.

Sistem pendukung DPR yaitu Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR turut meningkatkan kinerjanya. Salah satu upaya perbaikan kinerja dituangkan dalam rencana reformasi birokrasi yang komprehensif, mulai dari pengembangan sumber daya manusia, tata kelola, sarana dan prasarana, serta anggaran.

Upaya serius DPR untuk menjadi lembaga yang mudah diakses oleh publik telah membuahkan hasil. DPR tempati urutan pertama kategori parlemen paling transparan di ASEAN menurut lembaga penyedia jasa teknologi GIZ di Jerman. DPR menempati urutan pertama kategori parlemen paling transparan di antara parlemen se-Asia Tenggara. (Sumber: Pidato Ketua DPR RI)

Previous

Previous

Komentar