oleh

Berikut Capaian Kinerja DPR RI Selama Masa Sidang 2016-2017

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Hari ini, 29 Agustus 2017, DPR RI merayakan ulang tahun yang ke-72. Dalam usia 72 tahun tersebut, DPR RI telah melalui perjalanan yang begitu panjang, dengan berbagai nama dan bentuk kelembagaan. Dimulai dari KNIP, DPR RI dibentuk atas dasar Pasal IV Aturan Peralihan UUD NRI Tahun 1945 pada tanggal 29 Agustus 1945. Total terdapat 18 periode keanggotaan yang telah dilalui oleh DPR sejak era KNIP.

Tahun ketiga periode keanggotaan 2014-2019, pelaksanaan fungsi legislasi tidak hanya didasarkan pada pencapaian target Prolegnas. DPR terus berupaya agar undang-undang yang dihasilkan dapat diimplementasikan seefektif mungkin dan memiliki visi jauh ke depan.

banner 1280x904

FUNGSI LEGISLASI

Sebagaimana praktek di negara demokrasi yang telah mapan, over regulated sangat dihindari. Ke depan perencanaan legislasi di DPR hendaknya tidak hanya bertumpu pada sejumlah RUU yang ditargetkan. DPR bersama Pemerintah perlu mengevaluasi bentuk Prolegnas yang selama ini masih menitikberatkan pada jumlah. Secara substansial, RUU tidak harus mengatur secara komprehensif dari hulu hingga hilir, melainkan dapat dilakukan secara parsial.

Suasana Rapat Paripurna DPR RI terkait Laporan Kinerja DPR RI dalam rangka HUT DPR RI.

RUU disusun sesuai dengan kebutuhan, sehingga tidak memerlukan waktu yang panjang dan energi yang besar untuk menyelesaikannya. Dalam pelaksanaan fungsi legislasi pada Tahun Ketiga 2016-2017, DPR telah menyelesaikan pembahasan sebanyak 17 RUU menjadi UU. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun sidang sebelumnya yang menyelesaikan 16 (enam belas) RUU. Meskipun meningkat, DPR dituntut untuk terus bekerja keras agar target Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tercapai.

Kinerja legislasi DPR juga dipengaruhi oleh politik legislasi pemerintah dan semangat dalam proses penyelesaiannya. Diperlukan sinergitas antara DPR & Pemerintah dalam melaksanakan Prolegnas sehingga capaian legislasi akan meningkat setiap tahun. Sinergitas antara DPR dan Pemerintah akan meningkatkan capaian kinerja legislasi baik kuantitas maupun kualitas.

Kekuasaan membentuk undang-undang memang berada di tangan DPR sesuai Pasal 20 ayat (1) UUD Negara Tahun 1945. Kekuasaan membentuk UU berada di tangan DPR Namun dalam pembahasannya dilakukan bersama-sama antara DPR dan Pemerintah. Sejauh ini, RUU yang diselesaikan DPR menjadi undang-undang selalu membawa amanat rakyat.

DPR RI juga melakukan penyempurnaan & penguatan demokrasi substansial melalui Undang-Undang No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum. Kinerja legislasi Tahun Sidang 2016 – 2017 sebagaimana telah dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja DPR RI.

Prolegnas sebagai dokumen perencanaan pembentukan undang-undang yang sering digunakan sebagai ukuran pencapaian kinerja legislasi. Prolegnas sebagai dokumen perencanaan pembentukan undang-undang disusun berdasarkan tahun takwim. Pengukuran terhadap kinerja legislasi tidak hanya didasarkan oleh pencapaian berdasarkan tahun takwim.

RUU yang belum selesai dalam tahap pembahasan di DPR antara lain disebabkan terjadinya perbedaan pendapat terhadap substansi. Terjadinya perbedaan pendapat terhadap substansi RUU terjadi baik antar-fraksi maupun antara DPR dan Pemerintah. Pengambilan keputusan melalui suara terbanyak, meskipun dimungkinkan, merupakan pilihan terakhir. Sedapat mungkin pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah mufakat sebagai cerminan semangat dan jiwa bangsa Indonesia.

Proses musyawarah mufakat tentu memerlukan waktu, sehingga penyelesaian RUU sering menjadi tertunda. Agar undang-undang yang dihasilkan nantinya benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara.
Di masa yang akan datang DPR bersama Pemerintah harus semakin meningkatkan kerja bersama di bidang legislasi. Baik melalui komitmen untuk melakukan pembahasan secara efektif & efisien maupun komitmen untuk menghasilkan UU yang berkualitas.

DPR juga telah memberikan 32 keterangan atas permohonan perkara pengujian UU terhadap UUD Tahun 1945 kepada Mahkamah Konstitusi. Komitmen DPR untuk memberikan ruang bagi masyarakat untuk bersikap kritis terhadap hasil kerja Dewan di bidang legislasi.

Next

Next

Komentar