oleh

Begini Sebenarnya Kondisi Utang Indonesia

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati menghadiri rapat kerja bersama komisi XI DPR RI membahas evaluasi pengelolaan utang pemerintah di gedung DPR RI, Senin (4/9/2017).

Rapat yang tergolong penting ini dimulai pukul 11.08 WIB di ruang rapat komisi XI DPR RI yang dihadiri oleh 10 orang anggota DPR dari 51 orang anggota yang terdaftar, sedang ari sisi pemerintah, hadir Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo.

banner 1280x904

“Raker evaluasi pengelolaan utang negara dibuka. Apakah mau tertutup atau terbuka?” tanya Ketua Komisi XI DPR, Melchias Marcus Mekeng, selaku pemimpin rapat sebelum membuka rapat, Senin (4/9/2017)

“Masalah utang adalah hal yang terbuka, jadi kami tidak masalah… sebagai akuntabilitas publik, terbuka saja,” jawab Sri Mulyani.

Dalam rapat tersebut Sri Mulyani menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkembang di masyarakat yang mengkhawatirkan utang Indonesia.

Dia menjelaskan, jika dibandingkan dengan negara-negara di dunia. Indonesia adalah negara yang eksposur utangnya paling rendah.

Dia menyebutkan eksposur Indonesia rendah jika dibandingkan dengan Turki, China, Afrika Selatan, Argentina. Sri Mulyani menjelaskan, Meksiko adalah negara yang memiliki eksposur utang di atas 50%.

Sri Mulyani

“Lalu ada India yang pertumbuhan ekonominya tinggi tapi eksposur utangnya di atas 70%, ada juga Brazil defisitnya besar pertumbuhan ekonominya minimal. Amerika dan Inggris eksposur utangnya hampir 100%. Indonesia masih jauh di bawah negara-negara itu,” kata dia gedung DPR RI, Senin (4/9/2017).

Sri Mulyani menjelaskan, meskipun pendapatan perkapita Indonesia lebih rendah dibandingkan negara lain namun stok utang Indonesia lebih kecil dan pruden.

Utang Indonesia total sekitar Rp 3.779 triliun. Per 2016 pendapatan perkapita Indonesia tercatat US$ 3.605 dengan eksposur utang sekitar 28%.

“Jepang income perkapita nya US$ 40.000 tapi eksposur utangnya hampir Us$ 90.000, kemudian AS income per kapitanya US$ 57.000 dengan eksposur utang US$ 61.000 kita paling kecil dan pruden,” ujarnya.

Per akhir Juli 2017, total utang pemerintah pusat tercatat mencapai Rp 3.779,98 triliun. Dalam sebulan, utang ini naik Rp 73,46 triliun, dibandingkan jumlah di Juni 2017 yang sebesar Rp 3.706,52 triliun.

Baca juga  Target Banyak Meleset, Sri Mulyani Dikritik DPR Habis-habisan

Sri Mulyani mengakui utang RI memang meningkat sejak 2015, 2016, dan 2017. Namun tutur dia, hal itu tidak terlepas dari kegunaan dan penggunaan fiskal di APBN. Tiga belanja negara yang langsung berpengaruh ke perekonomian dinaikan yakni Dana Alokasi Khusus (DAK), dana desa, dan infrastruktur.

Selain itu anggaran perlindungan sosial masyarakat juga dinaikan dari Rp 75 triliun pada 2014 jadi Rp 215 triliun pada 2017. Begitupun dengan anggaran pendidikan naik dari sekitar Rp 300 triliun jadi Rp 447 triliun pada 2017.

Menurut Sri Mulyani, kenaikan anggaran untuk masyarakat itu dibiayai oleh APBN yang sebagian dananya berasal dari utang. Ia menangkis anggapan bahwa utang yang ditarik pemerintah menguap entah ke mana.

Sejak 2015 tutur Sri Mulyani, selain membangun jalan, bandara, pelabuhan, jutaan masyarakat bisa menikmati kehadiran negara lewat beberapa program. Misalnya melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang meningkat jadi 91 juta orang, imunisasi anak anak umur 0-11 bulan, Program Keluarga Harapan (PKH), hingga program jaminan kesehatan yang naik 5 kali lipat.

Selain itu, ada juga program bidik misi untuk 450.000 siswa, Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk puluhan ribu siswa, hingga ribuan sekolah yang dibiayai lewat Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

“Ibu bapak sekalian, ini untuk menjawab yang selama ini hoax menunjukan bahwa seolah-olah pemerintah tidak tahu ke mana utang itu pergi. Saya ingin sampaikan di sini, kami tahu. Ini adalah buktinya,” kata Sri Mulyani.

“Banyak yang mengatakan bahwa kita tidak memiliki kedaulatan dan mendirikan (karena utang RI dari asing),” ujarnya di Ruang Rapat Komisi XI DPR, Jakarta, Senin (4/9/2017).

Ia menuturkan, dari total Rp 3.780 triliun utang pemerintah, 62 persennya berasal dari masyarakat Indonesia, bukan dari negara lain, yang dananya dikelola oleh bank, reksa dana, asuransi, dana pensiun, bahkan individual.

“62 persen mereka memegang surat utang pemerintah. Mereka memang punya tabungan dan mereka ingin investasi dengan bentuk surat utang negara (SUN),” kata Sri Mulyani.

Baca juga  Anggaran Daerah dan Dana Desa Solusi untuk Tekan Ketimpangan Ekonomi

“Ada yang mempertanyakan apakah utang kita sudah membahayakan? Sekali lagi coba bandingkan dengan negara lain di mana letak Indonesia,” kata Sri Mulyani.

Saat ini, tutur dia, rata-rata bunga utang yang harus dibayar Indonesia 8 persen-8,5 persen. Angka itu jauh lebih rendah dengan sejumlah negara lainnya misalnya Brasil, Meksiko, Turki, Thailand, Malaysia, dan Filipina.

Sementara itu rata-rata utang jatuh tempo Indonesia mengalami penurunan meski begitu tetap dijaga di atas 7 tahun. Penurunan itu, kata Sri Mulyani, untuk menjaga cash flow pemerintah, sekaligus menekan biaya utang.

Sri Mulyani berbincang bincang dengan anggota Komisi XI usai rapat kerja.

Usai memaparkan penggunaan utang, Sri Mulyani dicecar sejumlah pertanyaan oleh anggota komisi XI.

Pertanyaan pertama datang dari Ketua Komisi XI Melchias Marcus Mekeng. Ia menanyakan perihal sumber anggaran yang akan digunakan untuk membayar utang pemerintah.

“Sumber pengembalian utang ini dari mana ya? Oleh APBN kan basically dari pajak ya. Ini sensitifity-nya gimana meski punya utang kecil tapi penerimaan terganggu. Ya supaya masyarkaat nyaman, ya utang kita kecil tapi kita punya kemampuan?” tutur dia dalam rapat tersebut

Pertanyaan lainnya datang dari Anggota Komisi XI dari Fraksi PDIP, Hendrawan Supratikno. Ia mempertanyakan, bagaimana strategi pemerintah mengelola utang agar lebih produktif. Karena ia mencatat, masih ada alokasi utang yang belum dimanfaatkan.

“Banyak utang standby tapi belum digunakan. Jadi sayang ada missmatch di waktu pemanfaatannya? jika dibenahi akan lebih baik. Bagaimana caranya?” tanya dia.

Tak berhenti sampai di situ, Sri Mulyani juga dicecar perihal pemanfaatan utang yang ditarik pemerintah. Selain untuk infrastruktur, ke mana larinya utang tersebut? Mengapa tak dirasakan oleh masyarakat dampaknya.

“Kemampuan bunga pokoknya gimana cara bayarnya? Berapa lama kita pinjam? Kapan delunasinya berapa pokoknya (pokok pinjamannya)? Saya juga mau tanyakan, gimana cara gunakan utang? Apa terencana, terprogram? Selain infrastruktur, penggunaan yang tepat itu 200 juta lebih sampe anak kecil berutang. Ya jadi saya mah lihat, bertanya ke mana utang?” sebut dia. (DE/KO)

Komentar