oleh

Beda Dengan Periode Sebelumnya, Belum 2 Bulan Pimpinan KPK Sudah 3 Kali Silaturahmi ke DPR

JAKARTA, SUARADEWAN.com — Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 kembali mengunjungi Gedung MPR/DPR/DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis (6/2). Dalam kesempatan kali ini, Firli Bahuri cs menemui pimpinan DPR untuk memperkenalkan pimpinan KPK periode 2019-2023.

Firli datang dengan didampingi empat komisioner KPK lainnya yakni Lili Pintauli Siregar, Nawawi Pomolango, Nurul Ghufron, serta Alexander Marwata.

banner 1280x904

“Hari ini, kami melaksanakan kegiatan pertama adalah kunjungan terhadap DPR RI. Ini adalah kementerian/lembaga ke-16 yang kami hadiri. Agendanya pertama satu, sebagai orang Indonesia kami memperkenalkan orang Indonesia secara resmi kepada lima pimpinan DPR RI,” kata Firli kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis (6/2).

Kunjungan ini menjadi yang ketiga kalinya dilakukan oleh pimpinan KPK periode 2019-2023, di luar agenda rapat kerja bersama Komisi III DPR sejak dilantik pada 20 Desember 2019. Kunjungan pertama dilakukan dalam rangka silaturahmi dengan pimpinan MPR pada 14 Januari 2020. Sedangkan, kunjungan kedua dilakukan dengan menemui pimpinan Komisi III DPR pada 20 Januari 2020.

Menurutnya, pertemuan dengan pimpinan DPR kali ini berbeda dengan yang telah ia lakukan sebelumnya. Ia menyatakan bahwa pertemuan ini dilakukan secara resmi dan tidak membahas perkara korupsi yang tengah ditangani KPK.

Firli menolak dibandingkan dengan pimpinan KPK periode sebelumnya yang tidak pernah mengunjungi Gedung DPR di luar agenda rapat kerja di Komisi III DPR. Firli menerangkan bahwa Pasal 6 huruf a Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK menyatakan bahwa KPK harus melakukan upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

Baca juga  Terbukti Korupsi, Wakil Ketua DPRD Non Aktif Lampung Tengah Divonis 5,5 Tahun Penjara

Pertemuan ini menuai polemik lantaran pimpinan DPR yang turut menemui Firli Cs di antaranya Muhaimin Iskandar dan Azis Syamsuddin memiliki hubungan dengan perkara yang ditangani KPK saat ini.

Merespon hal itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui adanya sejumlah aturan yang melarang pimpinan lembaga antikorupsi bertemu dengan pihak-pihak yang diduga terkait dengan suatu perkara yang sedang ditangani. Tak hanya pimpinan, larangan tersebut juga berlaku bagi penyidik dan pegawai KPK lainnya.

“Memang betul ada kode etik terkait dengan dilarangnya pimpinan atau pun siapapun ya penyidik dan yang kemudian berhubungan bertemu secara khusus dengan tersangka, terdakwa terpidana atau pihak pihak lain yang ada kemungkinan untuk berhubungan dengan pegawai,” kata Plt Jubir KPK, Ali Fikri di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (6/2/2020).

Cak Imin, sapaan Muhaimin Iskandar, merupakan saksi kasus dugaan suap proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera). Cak Imin, yang juga Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), pernah diperiksa terkait kasus itu pada Rabu (29/1/2020) lalu. Pemeriksaan ini diduga terkait dengan surat permohonan Justice Collaborator (JC) yang diajukan mantan anggota Komisi V DPR dari Fraksi PKB, Musa Zainuddin yang menjadi terpidana kasus suap proyek Kempupera. Dalam surat pada akhir Juli 2019 Musa mengaku uang sebesar Rp 7 miliar yang diterimanya dari Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama, Abdul Khoir tak dinikmatinya seorang diri. Sebanyak Rp 6 miliar diserahkan kepada Sekretaris Fraksi PKB kala itu, Jazilul Fawaid di kompleks rumah dinas anggota DPR. Setelah menyerahkan uang kepada Jazilul, Musa mengaku langsung menelepon Ketua Fraksi PKB Helmy Faishal Zaini untuk menyampaikan pesan kepada Cak Imin bahwa uang Rp 6 Miliar sudah diserahkan lewat Jazilul.

Baca juga  IDN: Bersih-Bersih KPK Dari Kelompok Taliban

Sedangkan Aziz Syamsuddin dilaporkan oleh Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) ke Lembaga Antikorupsi. Pelaporan ini berdasarkan pengakuan mantan Bupati Lampung Tengah Mustafa yang menjadi terpidana suap persetujuan pinjaman daerah untuk APBD Lampung Tengah tahun 2018. Mustafa yang kini menyandang status tersangka suap dan gratifikasi terkait proyek di Pemkab Lampung Tengah mengungkapkan Azis meminta uang fee sebesar 8-10 persen dari pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK) Lampung Tengah tahun 2017. Saat itu, Aziz diduga memanfaatkan posisinya sebagai Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR. (sd)