oleh

Bawaslu Sulut Temukan Ratusan Indikasi Dugaan Pelanggaran Coklit

MANADO, SUARADEWAN.com — Tahapan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Utara melalui Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) sudah berakhir sesuai jadwal tahapan 13 Agustus pekan lalu.

Dari hasil evaluasi terhadap Laporan Hasil Pengawasan (LHP) jajaran Bawaslu se-Sulut di lapangan menemukan indikasi ratusan dugaan pelanggaran atas tahapan Coklit yang dilakukan oleh PPDP.

banner 1280x904

Hal tersebut diungkapkan Koordinator Divisi Hubungan antar lembaga dan Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Awaludin Umbola, kepada media, Selasa (18/8) di Manado.

Menurutnya, dari evaluasi laporan hasil pengawasan (LHP) yang sudah dimasukkan 15 kabupaten/ kota se Sulawesi Utara hingga 15 Agustus 2020, terdapat kurang lebih 162 form A/LHP yang memuat dugaan terjadinya pelanggaran.

Baca juga  Indeks Kerawanan Pemilu di Sulut Tinggi, Bawaslu: Itu Sistem Peringatan Dini

Dengan rincian terdapat 14 LHP yang terindikasi dugaan pelanggaran administrasi, 14 pelanggaran etik dan 136 form LHP dugaan pelanggaran lainnya.

“Sebagian besar untuk coklit sudah direkom untuk dilakukan perbaikan,” kata Umbola.

Awaludin menambahkan, temuan petugas pengawas di lapangan saat proses Coklit berlangsung sejak 15 Juli hingga 13 Agustus oleh PPDP lumayan beragam.

“Mulai dari cara kerja PPDP yang menyalahi prosedur, ada juga temuan petugas Coklit yang ternyata melimpahkan tugas pencoklitan kepada orang lain yang notabene tidak di SK-kan oleh KPU. Dan ada juga rumah warga yang tidak didatangi petugas PPDP,” tambahnya.

Baca juga  Pertama di Sulut, Pemkot Tomohon Gandeng Bawaslu Awasi Netralitas ASN

Terkait semua temuan itu pihaknya menyerahkan kepada KPU untuk menindaklanjuti.

“Itu kewenangan KPU untuk tindak lanjut hasil temuan Bawaslu seperti apa kerja-kerja teknis di lapangan,” pungkas mantan Komisioner KPUD Boltim Awaludin Umbola. (rin/*)

Komentar