oleh

Bawaslu Sulut Sarankan KPU Tunda Pleno Rekapitulasi DPS Pilgub Sulut

MANADO, SUARADEWAN.com — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Utara (Sulut) menyarankan penundaan Pelaksaanan rapat pleno terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara untuk Pemilihan Gubernur Sulawesi Utara (Pilgub) tahun 2020 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut.

Hal tersebut terungkap dari salinan surat yang beredar, dalam surat tersebut Bawaslu Sulut menjelaskan beberapa alasan sehingga Rapat Pleno DPS untuk Pilgub Sulut ditunda pelaksanaannya.

banner 1280x904

Saran penundaan menurut Bawaslu disebabkan karena masih terdapat beberapa masalah terkait pelaksanaan Pleno Penetapan DPHP dan DPS di Kabupaten/ kota.

Diantaranya, yang terjadi di Kabupaten Minahasa. Di sana, permintaan penundaan oleh Bawaslu Kabupaten Minahasa disampaikan ke KPU melalui Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Minahasa Nomor 0781KBAWASLU PROV.SA 08/PM.O0.02109/ 2020 Tanggal 10 September 2020.

Baca juga  Pengawasan Kampanye di Tengah Pandemi, Begini Kata Ketua Bawaslu Sulut
Salinan surat Bawaslu Sulut ke KPU Sulut

Surat permintaan Penundaan Rapat Plano Terbuka Rekapitulasi DPHP dan DPS juga disampaikan oleh Bawaslu Kota Kolamobagu, menyusul tindakan KPU Kota Kotarnobagu yang tidak menyerahkan A.B.KWK dan permintaan penundaan pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi DPHP dan Penetapan DPS. Alasan mereka, KPU Kotamobagu dan jajarannya tidak bisa membuktikan hasil perbaikan yang disarankan oleh Pengawas Pemilihan Kecamatan dan Bawaslu Kota Kotamobagu.

Persoalan DPSHP juga masih terjadi di Kabupaten Minahasa Tenggara. Dimana pada pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi DPHP dan Penetapan DPS di Kabupaten Minahasa Tenggara, KPU Kabupaten Minahasa Tenggara hanya menyerahkan A.1.1 KWK kepada Bawaslu Kabupaten Minahasa Tenggara dalam bentuk tonne! PDF bukan format CSV dan atau Excel.

Baca juga  Bawaslu Sulut Apresiasi Kinerja PKD Dalam Pengawasan Coklit

Alasan lain sehingga Bawaslu Sulut menyarankan penundaan adalah pelaksanaan Rapat Pleno Rakapitulasi DPHP den Penetapan DPS di Kabupatean/kota sebagian besar baru berakhir pada tanggal 14 September 2020, sehingga Bawaslu Sulut memerlukan waktu yang cukup untuk melakukan analis dokumen hasil pengawasan dari jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota, termasuk analisis A.1.1.KWK. (rin/em)

Komentar