oleh

Bawaslu Sulut: Paslon Pelanggar Protokol Kesehatan Covid-19 Bisa Didiskualifikasi

MANADO, SUARADEWAN.com — Badan Pengawas Pemilu Sulawesi Utara (Bawaslu Sulut) memberikan peringatan kepada pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara terkait konsekuensi terhadap pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19.

Sebagaimana diketahui, tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Utara yang mendaftar sampai pada hari terakhir pendaftaran (6/9) peserta Pilkada 2020 menghadirkan kumpulan massa dan mengabaikan protokol kesehatan untuk mencegah penularan Covid-19.

banner 1280x904

Secara umum, Bawaslu memberikan catatan, begitu banyak temuan pelanggaran terhadap protokol kesehatan Covid 19 yang dilakukan pasangan calon maupun tim pemenangan pasangan calon. Bahkan terkait itu, mendagri pun sampai merilis nama-nama pejabat bupati atau petahana yang dianggap melanggar protokol Covid 19 saat mendaftar di KPUD pada tanggal 4-6 September lalu.

Pimpinan Bawaslu Sulut Supriyadi Pangellu, yang dikonfirmasi malam tadi, Jumat (11/9) mengatakan, belum adanya aturan tegas yang mengatur khusus tentang sanksi bagi pasangan calon yang melanggar protocol Covid 19, menjadikan Perbawaslu ataupun PKPU yang sudah ada tidak begitu diindahkan.

Baca juga  Pengawas Pemilu Diingatkan Bijak Dalam Bermedsos Ria, Jaga Budaya Indonesia

Padahal, sebelum dibukanya pendaftaran KPU dan Bawaslu sudah mengingatkan melalui LO masing-masing pasangan calon maupun lewat media agar membatasi jumlah pengantar agar tidak ada konvoi atau iring-iringan massa saat pendaftaran berlangsung. Tapi faktanya di lapangan, masih ada saja yang melanggar.

“Untuk itu kami Bawaslu masih menunggu peraturan Bawaslu terbaru yang mengatur soal sanksi bagi pelanggar, baik calon atau pendukungnya. Dan Bisa saja pelanggar protokol kesehatan nantinya dijerat dengan Pidana Umum karena melanggar UU tentang Karantina tanpa harus melalui Centra Gakkumdu. Bahkan kepada pasangan calon bisa diberi sanksi tegas berupa pembatalan sebagai calon,” tandas Pangellu.

Baca juga  Bawaslu Sulut: KPU Harus Menjamin Hak Konstitusional Warga Terpenuhi

Sementara itu, terkait pemberitaan adanya dorongan sejumlah pengamat kepemiluan yang menginginkan agar tahapan Pilkada 2020 dihentikan hingga pandemi Covid 19 bisa diatasi, ditanggapi santai oleh Pangellu.

“Kami jajaran Bawaslu provinsi hanyalah sebagai pelaksana tugas-tugas pengawasan. Kalaupun KPU, Bawaslu RI dan stakeholder Pemilu bersepakat untuk menunda pelaksanaan Pilkada 2020, maka kami wajib menjalankan putusan itu. Karena kesehatan dan keselamatan warga masyarakat, penyelenggara Pemilu dan peserta Pemilu jauh lebih penting dari yang lain,” pungkas Supriady Pangellu, SH yang kemarin genap berulang tahun ke 38 tahun. (red/em)

Komentar