oleh

Bawaslu Sulut: KPU Harus Menjamin Hak Konstitusional Warga Terpenuhi

MANADO, SUARADEWAN.com — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Utara menyampaikan warning kepada KPU untuk menjamin hak konstitusional warga terpenuhi pada Proses Pencocokan dan Penelitian (Coklit) yang tak lama lagi akan berakhir.

Hal tersebut disampaikan Anggota Bawaslu Sulut, Supriyadi Pangellu, sebab berdasarkan laporan jajaran pengawas di lapangan, didapati masih banyak warga yang belum dicoklit oleh petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

banner 1280x904

“Kami akan melakukan semua tindakan tegas untuk melindungi hak konstitusional warga negara yang ada di Sulawesi Utara, jangan sampai tidak bisa menggunakan haknya untuk memilih kepala daerah nantinya, karena tidak dicoklit,” kata Supriadi (04/08).

Baca juga  Awas! Latar Belakang Calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Diintai Bawaslu Sulut
Kordiv Hukum, Humas, Informasi dan Data Bawaslu Provinsi Sulut Supriyadi Pangellu

Menurutnya, jika ada unsur kesegajaan dari pihak PPDP terhadap tahapan Coklit, maka dia meminta kepada jajaran pengawas di Desa dan Kelurahan untuk menggunakan kewenangannya pada Bawaslu untuk dapat memprosesnya, karena ini jaminan untuk melindungi hak konstitusional warga yang memiliki hak pilih.

“Jika ada unsur kesegajaan, jajaran pengawas Pemilu diminta untuk menggunakan kewenangannya pada Bawaslu untuk diperoses. Ini jaminan melindungi hak konstitusional warga agar tidak hilang dalam Pilkada,” tegasnya.

Baca juga  Konsolidasikan Panwascam Se-Sulut, Bawaslu Sulut: Jaga Soliditas dan Kekompakan!

Sebagaimana diketahui tahapan Proses Pencocokan dan Penelitian (Coklit) oleh KPU akan berakhir pada 13 Agustus 2020 mendatang. Pangellu juga mengimbau warga yang miliki hak pilih agar proaktif melapor ke jajaran Bawaslu, di tingkat Kabupaten/ Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) maupun Pengawas Kelurahan dan Desa (PKD), sehingga hak konstitusionalnya betul-betul terpenuhi.

“KPU tidak boleh mengabaikan  hal tersebut, ingat itu merupakan perintah undang-undang, maka wajib hukumnya dilaksanakan,” tutup Pangellu. (red)

Komentar