oleh

Bawaslu Sulut: Ancaman Denda dan Pidana Menanti Pelanggar Protokol Kesehatan di Pilkada

MANADO, SUARADEWAN.com — Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Utara (Bawaslu Sulut) memberikan perhatian serius terhadap Penegakan penanganan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 di tengah pandemi Covid-19.

Bertempat di ruang rapat Bawaslu Sulut, Kordinator Divisi Penindakan Bawaslu Sulut Mustarin Humagi, Kamis (17/9/2020) memimpin rapat Pembahasan PKPU 10/2020 tentang pelaksanan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Draft Pergub No 60/tahun 2020 yang mengatur sanksi administrasi pecegahan Covid-19 bersama pihak kepolisian dan kejaksaan dan pihak terkait.

banner 1280x904

Sejumlah kesepakatan dihasilkan dalam rapat pembahasan tersebut, diantaranya Kesepahamam terkait pemberian sanksi terhadap masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan Covid-19 pada pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 ini di semua tahapan serta akan dibentuk tim terpadu gabungan dalam rangka menegakan peraturan dan pemberian sanksi pelanggaran Covid-19.

Baca juga  Awasi Coklit Data Pemilih, Bawaslu Sulut: Semua Data Harus Valid, dan Menjamin Hak Pilih

“Kedua point inti dalam pembahasan tersebut direncanakan dalam waktu dekat akan segera terbentuk,” kata Mustarin.

Namun menurut Mustarin, dibutuhkan regulasi atau peraturan di bawahnya seperti Pergub, Perbup dan Perwako sebagai regulasi alat ukur ada pelanggaran atau tidak, karena dalam UU dan PKPU, pelaksanaan tahapan tidak mengatur sanksi. Hanya mengatur terkait kewajiban protokol Covid-19.

Baca juga  Bawaslu Sulut Sarankan KPU Tunda Pleno Rekapitulasi DPS Pilgub Sulut

“Memang dalam ketentuan pidana pada Undang-Undang 6 Tahun 2018 tentang karantina pada pasal 93 serta Undang-Undang nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah pada pasal 14 memuat tentang sanksi ancaman kurungan penjara dan denda bagi yang tidak mematuhi kedua undang-undang tersebut,” pungkas Mustarin. (mmn)

Komentar