oleh

Banyak Calon Langgar Protokol, Bawaslu Sulut Akan Gelar Rakor Cegah Mobilisasi Massa

MANADO, SUARADEWAN.com — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegur 72 bakal calon peserta Pilkada 2020 di seluruh Indonesia beberapa waktu lalu usai pelaksanaan tahapan pendaftaran calon kepala daerah (6/9).

Teguran disampaikan mendagri kepada para kepala daerah yang juga menjadi calon, dikarenakan para calon tersebut melanggar protokol kesehatan Covid-19 membuat kerumunan, dan tidak mampu mencegah massa menumpuk.

banner 1280x904

Di Provinsi Sulawesi Utara sendiri, beberapa pejabat yang mendapat teguran dari mendagri diantaranya: 1). Wakil Wali Kota Bitung, Maurits Mantirim, 2). Bupati Minahasa Selatan, Christiany Eugenia Paruntu, 3). Wakil Bupati Minahasa Selatan, Franky Donny Wongkar, 4). Wakil Bupati Bolsel, Iskandar Kamaru, 5). Wakil Bupati Bolmut Rusdi Gumalangit.

Terkait terguran tersebut, Bawaslu Provinsi Sulut berencana akan melakukan rapat koordinasi (rakor) kembali dengan beberapa pemangku kepentingan seperti paslon, KPU, kepolisian, dan pemda (Satgas Covid-19 dan Satpol PP).

Baca juga  Deklarasi Anti Politik Uang, Hoax dan Politisasi SARA Bawaslu Sulut Ingin Pilkada Berintegritas

“Jadi kami akan berkoordinasi tentang upaya-upaya pencegahan di kegiatan yang lebih besar seperti penggalangan massa di masa kampanye,” ujar Ketua Bawaslu Sulut Herwyn Malonda, Minggu (13/9/2020).

Pada 26 September 2020 nanti memang akan ada kampanye damai yang mungkin memunculkan mobilisasi massa besar-besaran sehingga diperlukan regulasi tertentu untuk mengatur penerapan protokol kesehatan Covid-19.

“Penerapan protokol kesehatan tak serta-merta hanya tanggung jawab pihak penyelenggara pemilu, tetapi juga ada lembaga-lembaga lain. Jadi kita berharap ke depannya akan dilaksanakan rakor dan ada aksi konkret termasuk menyiapkan perangkat regulasi pendukung,” tambah Herwyn.

Baca juga  Jelang Waktu Pemilihan Semakin Dekat, Pangellu Makin Intens Pantau Kinerja Jajaran Bawaslu

Herwyn mengatakan jika diperlukan pihaknya akan memberi saran agar ada peraturan bupati/wali kota tentang pemilihan kepala daerah dengan memperhatikan protokol kesehatan serta sanksi sosial yang mungkin untuk diberlakukan.

Bagi Herwyn, yang paling penting semua pihak bisa terlibat karena memiliki wilayah kewenangannya masing-masing.

“Misalnya pendaftaran paslon di lingkup kantor KPU itu masih kewenangan KPU dan Bawaslu, tapi kalau di luar kantor sudah bukan kami. Harusnya ditindak oleh kepolisian atau Satpol PP kalau ada peraturan daerah,” tutup Herwyn. (*)

Komentar