oleh

Bahas Tower, Rapat Dengar Pendapat Umum di DPRD Bone Berlangsung Alot

BONE, SUARADEWAN.com — Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait rencana Pembangunan Gedung (Tower) di DPRD Kabupaten Bone, Rabu (19/2) berlangsung alot.

RDPU ini dihadiri dari pihak eksekutif yang diwakili Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bone Andi Islamuddin, Kepala BKPSDM Andi Fajaruddin, dan Kabag Hukum, Anwar. Sedang dari pihak legislatif turut hadir Saipullah Latif (Ketua Komisi I DPRD Bone), Indra Jaya (Wakil Ketua DPRD Bone), dan Kahar (Anggota Komisi I DPRD Bone).

banner 1280x904

Selain itu perwakilan masyarakat dengan beberapa ormas dan organisasi kemahasiswaan pun turut hadir diantaranya, Dewan Mahasiswa (DEMA) IAIN Bone, PMII Cabang Bone, dan Aliansi Masyarakat Peduli Bone.

Rapat pun berlangsung alot, pasalnya hampir seluruh peserta rapat ikut memberikan pendapatnya terkait rancangan pembangunan tower yang akan digunakan sebagai kantor OPD PEMDA Bone ini.

Alhasil rapat pun tak menemukan titik temu, pihak DPRD Bone tetap akan melanjutkan proses rencana pembangunan tower karena sifatnya sudah menjadi kebutuhan yang prioritas dan mekanismenya sudah sesuai dengan regulasi.

Baca juga  Anggota DPRD Bone Naik Meja Saat Rapat: Kurang Ajar Semua Ini, Yang Mulai Siapa?!!

Sementara itu, Andi Ardiman selaku Koordinator Aliansi masyarakat peduli Bone Tolak Tower tetap pada pendiriannya yakni menolak pembangunan tower di Bone.

Menurutnya, rencana pemerintah membangun tower belum menjadi skala prioritas dikarenakan masih banyak kebutuhan masyarakat yang mesti diperhatikan dan dijadikan skala prioritas.

“Masyarakat Bone hari ini lebih membutuhkan pembangunan infrastruktur jalan, air bersih dan lain sebagainya,” ungkap Ardiman.

Dirinya menambahkan, bahwa pihaknya bersama dengan seluruh elemen masyarakat Bone akan terus melanjutkan penolakan terkait rencana pembangunan tower hingga ke pusat.

“Kalau harus sampai ke MK kita akan tempuh, pihak eksekutif dan legislatif sama sekali tidak memperhatikan PP No.73 Tahun 2011 Tentang Pembangunan Gedung Negara,” ujar Ardiman.

Baca juga  Diserang Lalat dan Diare, Warga Parippung Mengadu ke DPRD Bone

Ardiman melanjutkan, Dalam PP 73/2011 jelas tertuang pada Pasal 10 ayat (1) Jumlah lantai Gedung Negara ditetapkan paling banyak 8 (delapan) lantai, dan pada ayat (3) Bangunan gedung negara yang dibangun lebih dari 8 (delapan) lantai harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri.

“Pasal 12 ayat (6) Penyusunan rencana pendanaan Gedung Negara yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota mesti mendapat rekomendasi Gubernur, sedang Pasal 12 ayat (8) Rencana kebutuhan dan rencana pendanaan pembangunan bangunan gedung negara yang pendanaannya bersumber dari APBD Provinsi atau APBD Kabupaten/Kota, terlebih dahulu harus diprogramkan dan ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),” pungkasnya. (ma)