oleh

Awas! Latar Belakang Calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Diintai Bawaslu Sulut

MANADO, SUARADEWAN.com — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Utara memberikan perhatian khusus pada proses rekrutmen Calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang dilakukan oleh KPU Kab/ Kota di Sulawesi Utara yang sementara bergulir.

Sebagaimana diketahui, sejak Rabu 24 Juni hingga 14 Juli 2020 mendatang adalah tahapan pembentukan badan ad hoc Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Pemilihan Serentak 2020. Setelah ditetapkan, masa kerja mereka akan dimulai pada 15 Juli sampai 13 Agustus 2020.

banner 1280x904

Menurut Pimpinan Bawaslu Sulut, Supriyadi Pangellu pihaknya telah melakukan langkah proteksi terhadap kemungkinan calon yang terafiliasi partai politik (parpol) dengan memberikan himbauan kepada jajarannya di kabupaten/ kota untuk melakukan pengawasan aktif terhadap perekrutan PPDP, termasuk memeriksa latar belakang calon PPDP.

Baca juga  Bawaslu Sulut: KPU Harus Menjamin Hak Konstitusional Warga Terpenuhi

“Perlu melihat latar belakang yang bersangkutan apakah berafiliasi dengan partai politik, pernah tim sukses atau kampanye, pernah saksi parpol atau peserta pemilihan kemarin,” tegas Pangellu, Selasa (7/7).

Hal tersebut dilakukan sebab syarat calon PPDP, adalah yang bersangkutan harus tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai, independen dan tidak berpihak (ada surat pernyataan), berusia di antara 20 tahun hingga maksimal 50 tahun dan sehat jiwa dan tidak memiliki penyakit degenerative (ada surat pernyataan).

Baca juga  Bawaslu Sulut Launching Media Center, Call Center dan SMS Gate Way Pilkada 2020

“Dengan begitu, pihak jajaran KPU harus lebih selektif terhadap perekrutan PPDP. Seharusnya orang-orang yang direkrut adalah mereka yang berintegritas, yang tidak ada sangkut paut dengan keberpihakkan dan berafiliasi dengan parpol manapun,” tegas Pangellu.

Pangellu juga telah meminta kepada jajarannya, bila kemudian didapati ada PPDP yang masuk kategori tersebut diatas supaya segera ditindaklanjuti dengan melaporkannya kepada pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Kalau ditemui untuk bisa ditindaklanjuti dan disampaikan kepada KPU,” pungkasnya. (red)

Komentar