oleh

Audit Pandang Hukum; Pemerintah Pusat Vs Pemerintah Daerah Dalam Covid-19 di Indonesia

Oleh: Juhaidy Rizaldy Roringkon, S.H (Asisten Dosen Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi)

Cum Duo Inter Se Pugnantia Reperiuntur In Testamento, Iltimum Ratum Est (Jika terdapat perbedaan dalam suatu hakikat, maka jelas adanya dua persepsi yang berbeda.

Ungkapan diatas menunjukkan bahwa jika dalam satu permasalahan yang sama, jikalau ditangani lebih dari satu pihak, maka akan menimbulkan perbedaan dalam mengatasi masalah tersebut, jika tidak hati-hati dalam menanggulangi wabah virus Covid-19, perbuatan pemerintah dapat menjurus kepada perbedaan menanggulangi virus ini.

Menurut Undang-undang Kekarantinaan kesehatan bahwa penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat adalah pemerintah pusat, kewenangan ini dilakukan dengan berbagai upaya pengkajian guna menentukan tingkat kedaduratan. Menelisik lebih jauh memang menjadi tanggungjawab pemerintah pusat bersama pemerintah daerah harus menyelenggarakan bentuk pencegahan dan penanganan penyakit menular, pengendalian tersebut juga harus berbasis wilayah.

Sampai saat ini Pemerintah pusat mempunyai kebijakaan tidak melakukan karantina kesehatan sesuai amanat Undang-Undang kekarantiaan kesehatan secara utuh dalam pencegahan dan penanggulangan virus covid-19 ini, presiden Jokowi pun telah menyampaikan kebijakan jarak fisik “Phycical distancing”, dengan mengimbau warga untuk memindahkan aktifitas, termasuk kerja dan beribadah di rumah saja.

Baca juga  Anggota DPR Iran Meninggal Dunia Akibat Virus Corona

Beberapa pemerintah daerah di Indonesia berpendapat lain dalam kebijakan pencegahan dan penanggulangan  virus dengan dalih mempunyai kewenangan yang besar dalam menjalankan pemerintahan di daerah masing-masing sesuai dengan kebutuhan untuk kepentingan bersama dengan berlindung dalam Undang-undang Pemerintahan daerah sendiri. Seperti Provinsi papua, kota tegal dan beberapa daerah lain telah melakukan karantina kesehatan dengan menutup akses keluar masuk ke daerah tersebut  yang lebih dikenal dengan “Lockdown”.

Selain itu, hak untuk memperoleh kesehatan merupakan hak konstitusional yang berada dalam UUD 1945 serta UU Kesehatan, sehingga informasi serta tindakaan yang dilakukan pemerintah yang terkait dengan virus covid-19 wajib kepada khalayak umum, sesuai dengan amanat Undang-undang keterbukaan informasi publik di dalamnya juga mempunyai sanksi pidana jikalau badan publik yang sengaja titak memberikan informasi yang wajib diumumkan.

Dengan adanya berbagai kebijakan yang diambil terutama oleh pemerintah pusat dengan melakukan pembatasan sosial, justru memunculkan permasalahan yang baru dengan banyaknya pekerja informal yang ada di setiap daerah tidak bisa melakukan pekerjaan yang berakibat tidak terpenuhinya kebutuhan dasar bagi pekerja informal tersebut. Hal ini justru merupakan implikasi dari karantina kesehatan yang ada di dalam undang-undang, yang dimana pemerintah sebenarnya mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi masyarakat.

Baca juga  Ini Cara Dapatkan Listrik Gratis Enam Bulan dari PLN

Dalam penanggulangan virus covid-19 pendanaan dilucurkan dalam jumlah yang fantastis dan bersumber dari kas negara maupun sumbangan yang diterima oleh pemerintah melalui BNPB, jikalau dana yang besar dengan keadaan yang selalu dianggap darurat bisa jadi terjadi penyelewengan dana yang berujung kepada tindak pidana korupsi yang mempunyai sampai pidana mati.

Pemerintah harus tegas dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan virus covid-19 ini, jikalau tidak adanya ketegasan maka akan memperburuk keadaan, dengan adanya informasi yang jelas dan akurat, serta mampu untuk memberikan rasa nyaman dan tidak panik kepada masyarakat yang ada. (red)