oleh

Arif Wibowo: Lembaga Peradilan Pemilu Perlu Dibentuk di Indonesia

JAKARTA, SUARADEWAN.com — Politisi PDI Perjuangan yang juga Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Arif Wibowo berbicara mengenai pentingnya pembentukan Lembaga Peradilan Pemilu di tengah banyaknya masalah di Pemilu.

Hal tersebut disampaikan Arif Wibowo saat menjadi pembicara dalam acara Webinar Nasional Keempat Taruna Merah Putih (TMP) dengan tema Pilkada di Tengah Pandemi COVID-19, Minggu malam (9/8) yang dipandu langsung Ketua Umum DPP Taruna Merah Putih (TMP) Maruarar Sirait.

banner 1280x904

Arif mengusulkan pembentukan lembaga peradilan Pemilu mencontoh model peradilan Pemilu di Amerika Latin. Sebab DKPP memang dibatasi menjadi semacam lembaga ajudifikasi, hanya untuk peradilan etik saja, lebih dari peradilan etik tidak dimungkinkan.

Baca juga  Politik di Negeri Demokrasi "Katanya!"

“Karena dalam undang-undang sudah mengatur kalau ada maslah dalam hal pelanggaran sifatnya administratif, disampaikan oleh pihak mana, bagaimana hukumnya, dan seterusnya. Tidak menyangkut pelanggaran pidana dan sebagainya,” ujar Arief.

Karena DKPP sifatnya hanya mengatur etik saja, sambung Arif, maka kemungkinan diperlukan pembentukan lembaga peradilan Pemilu yang akan mengatur hukum politik Indonesia.

Kendati demikian, Arief menilai perlu ada pembahasan lebih lanjut tentang rencana ini. Dia mengatakan Indonesia perlu mencontoh beberapa negara yang sudah menerapkan sistem lembaga peradilan Pemilu.

Baca juga  Politik Identitas Masih Jadi Pekerjaan Rumah Demokrasi di Indonesia

“Tapi saya katakan, problem etik yang terjadi pada penyelenggara memang diadili DKPP, dimana unsur di dalamnya adalah pihak penyelenggara, dan lainnya tokoh masyarakat untuk menguji apakah penyelenggara itu bisa dibuktikan secara hukum, dan memang tidak diberikan ruang pada pelanggaran bukan etik, inilah saya kira penting kita bicara lebih lanjut tentang keberadaan DKPP,” jelas Arif. (red)

Komentar