Apa Kabar Revisi Undang-Undang Terorisme?

Kejagung Pastikan Tak Akan Memoratorium Eksekusi Mati
Pembahasan RUU Terorisme Molor
Sekjen PPP Tantang KPK Buktikan Keterlibatan Nama-nama Penerima Dana Korupsi e-KTP

Ilustrasi

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Pembahasan revisi UU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme telah dilakukan sejak beberapa tahun lalu, namun hingga sekarang belum juga berhasil diselesaikan. Revisi UU ini pernah didorong untuk dipercepat pembahasannya saat terjadi serangan bom di kawasan Thamrin, Jakarta, dan ditambah lagi ketika aparat TNI dan polisi berhasil menembak mati buronan teroris Santoso di Poso, Sulawesi Tengah, beberapa waktu yang lalu.

Rencana revisi UU Terorisme itu diprediksi akan kembali molor dari target yang ditetapkan sebelumnya, yakni April 2017. Saat ini Panitia Kerja (Panja) masih berkutat dengan definisi tentang apa itu terorisme.

Menurut anggota Panja Terorisme, Arsul Sani, definisi dari terorisme sangat penting karena akan menggambarkan batang tubuh perubahan undang-undang yang sudah dua kali mengalami perpanjangan masa pembahasan tersebut.

Asrul mengakui bahwa, pembahasan revisi UU Terorisme ini menjadi lambat karena masih ada perdebatan karena perbedaan sudut pandang antara fraksi-fraksi di Senayan, termasuk juga dengan pihak pemerintah.

“Sudah dua masa sidang, RUU Terorisme belum progres. Tapi harus diakui juga salah satu belum progresnya, artinya lambat, pemerintah juga tidak satu,” kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Sebelumnya, pembahasan RUU Terorisme yang prosesnya lambat ini sempat dilaporkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly ke Presiden Jokowi. “Dari teman-teman DPR kan lama juga DIM (Daftar Invetarisasi Masalah) –nya. Intinya kami harus men-speed up. Jangan sampai ada kejadian, mulai lagi berpikir buat undang-undang,” kata Yasonna.

Kemudian, dalam revisi UU terorisme ini juga ada usulan untuk memasukkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam upaya pemberantasan tindak pidana terorisme. Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto.

Menurut Wiranto, semua potensi negara harus dikerahkan dalam upaya pemberantasan terorisme, baik dari unsur Polri maupun unsur TNI. Sehingga, pelibatan TNI dalam pembahasan revisi Undang-Undang Terorisme ini diusulkan bersifat tetap, bukan lagi bersifat Bantuan Kendali Operasi (BKO). Namun untuk mewujudkan hal itu, pertama-tama terorisme dalam UU itu harus dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa, sehingga bisa ditangani oleh kedua lembaga Polri dan TNI.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyambut baik rencana penerapan pasal pelibatan TNI dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme itu. Menurut kepala BNPT Komjen Pol Suhardi Alius, upaya pemberantasan terorisme akan lebih baik jika melibatkan banyak unsur, termasuk kementerian dan lembaga terkait. Apalagi selama ini pelibatan TNI tidak menimbulkan masalah dalam upaya penanggulangan terorisme.

Dari Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) BNPT yang terdiri dari unsur kepolisian, TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kejaksaan itu, bahkan jumlah personel TNI lebih banyak jika dibandingkan personel kepolisian. “Di BNPT lebih banyak TNI daripada polisinya. Jadi tidak ada masalah. Sekarang ini Sestama-nya (Sekretaris Utama) dari TNI,” kata Suhardi. (ZA)

COMMENTS